KARO – Sidang gugatan hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hingga kini masih berjalan, dimana dimulai 14 Juni 2019 kamarin,
Persatuan Supir dan Mandor Bus Almasar Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) jurusan Tiga Binanga – Medan – Kuala Namo (KNIA), sepakat menolak aksi yang berpotensi kisruh setelah sidang MK pertama digelar.
Para supir bus dan Mandor lapangan bus Almasar menolak dan mengecam aksi-aksi yang berpotensi pada kerusuhan saat berjalannya proses persidangan di MK dan khawatir terjadi keributan, Kamis (19/06/2017) pukul 09.20 WIB.
Karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada para pemilik bus angkutan, supir maupun para penumpang setia bus almasar yang sebagian besar membutuhkan jasa transportasi, ungkap Bonar Purba yang menjabat sebagai wakil mandor lapangan di dampingi sejumlah Supir bus almasar di Terminal Kaban jahe, kabupaten Karo, kepada wartawan.
“Kalau saja kerusuhan itu terjadi maka kami sebagai supir angkutan ini, otomatis dapat mengurangi pendapatan kami, masyarakat maupun penumpang langganan kami akan resah dan omset kami akan berkurang bila ada potensi kerusuhan, terjadi,” jelasnya
Kami mohon kepada warga masyarakat agar tidak terpengaruh dengan segala bentuk isu sara yang mengarah pada provokasi maupun berita bohong di seluruh lini baik melalui sosial media dalam menyikapi sidang MK.
Masih dilokasi yang sama, Ginting (30) warga Kabn jahe yang berprofesi sebagai supir bus almasar mengatakan, terkait isu adanya aksi-aksi yang menimbulkan kerusuhan, berharap tidak terjadi seperti kerusuhan pada tahun 1998 yang lalu, kami tetap cinta damai bagi kami NKRI adalah harga mati, terimakasih juga kepada tni dan polri yang telah menjaga situasi yang kondusif selama ini.
Semoga masyarakat bisa menyikapi secara damai semua hasil dan keputusan MK hingga sampai dengan keputusan ahir nantinya.” Jelasnya. (ris/pm)
