PERUMAHAN WEB

Kejari Karo Prioritaskan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pembuatan Profil Desa

oleh
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Karo, IL.Nardo Sitepu. (Marko Sembiring/Posmetromedan.com)

Posmetromedan.com – Kasus dugaan korupsi pada pekerjaan Pembuatan profil desa, kini menjadi prioritas oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Karo. Hal itu ditegaskan Kepala Seksi Intelijen, IL Nardo Sitepu.

Kasus ini, seperti diberitakan beberapa waktu mencuatnya dugaan tindak pidana korupsi (mark up) dana Rp 40 hingga Rp 60 juta setiap desa.

Untuk diketahui, tujuan pembuatan profil desa ini afalah untuk mengetahui potensi dan kekayaan desa. Sementara pelaksana proyek ini melibatkan pihak ketiga. Diduga, pihak ketiga inilah yang melakukan penggelembungan biaya.

BACA JUGA..  Ramses Manullang & 5 Anaknya Dimakamkan Berdampingan

Anehnya lagi, walau diindikasikan trlah terjadi penggelembungan dana, tapi pihak ketiga tersebut selalu mewajibkan pihak desa untuk membayar biaya domain.

Data yang diperoleh dari 269 desa di Kabupaten Karo, sebagian besar telah membuat profil desa yang pembiayaannya melalui anggaran dana desa, dengan angka yang cukup fantastis.

Diketahui pembuatan profil desa tersebut tidak menjadi suatu kewajiban bagi sebuah desa, karena dinilai tak ada manfaat bagi desa. Bahkan terkesan menghambur hamburkan anggaran yang dimanfaatkan para kepala desa bekerja sama dengan aparatur pemerintah kecamatan untuk memperkaya diri dengan melakukan mark up harga.

BACA JUGA..  Cegah Begal & Gemot, Polisi Patroli Kota

Dugaan terjadinya peristiwa penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepala desa bekerja sama dengan pihak ketiga menggerogoti uang negara yang berasal dari pajak masyarakat, dan adanya beberapa temuan tentang kerugian negara membuat Kejari Karo melakukan penyelidikan atas pekerjaan tersebut.

Kepala kejaksaan Negeri (Kejari) Karo melalui Kepala Seksi Intelijen, IL.Nardo Sitepu kepada wartawan beberapa hari yang lalu menyampaikan, bahwa penanganan kasus adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan profil desa tetap menjadi skala prioritas.

BACA JUGA..  Nongkrong di Warung Tuak, Mahasiswa & Pelajar 'Diangkat'

“Semua laporan dugaan adanya peristiwa penyalahgunaan wewenang akan menjadi sekala prioritas,” katanya (*)

Reporter: Marko Sembiring
Editor: Maranatha Tobing