POSMETRO MEDAN – Ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Kabupaten Karo Anti Korupsi menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Karo, Selasa (8/9/2026). Aksi ini menyasar dua isu utama: temuan dugaan korupsi pada pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rimobunga serta tudingan kejanggalan dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) Bina Kasih Nusantara Medan.
Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, tidak terlihat menjumpai para pengunjuk rasa. Sebagai gantinya, audiensi dipimpin oleh Anggota DPRD Karo, Lusiana Sukatendel (Dapil 4), yang didampingi jajaran pejabat Pemkab Karo, termasuk Inspektorat Daerah, Badan Keuangan Daerah (BKD), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Dalam orasinya, koordinator lapangan aliansi, Juliadi Kaban, SH., mempertanyakan temuan BPK terkait dugaan penggelembungan atau penyalahgunaan anggaran pengadaan tahun 2016 yang bersumber dari APBD Kabupaten Karo. Nilai yang dipersoalkan mencapai Rp8.237.600.000, yang diduga belum disetorkan kembali ke kas daerah menyangkut operasional BLUD di Rimobunga.
“Masyarakat tidak mengenal yang namanya MSM dan TYS,” tegas Juliadi di hadapan petugas, merujuk pada dua inisial yang disebut-sebut memiliki kaitan erat dengan kasus tersebut. Aliansi mendesak pemerintah daerah untuk membuka tabir dan memberikan klarifikasi resmi atas temuan itu.
Desakan Pansus CSR Bina Kasih Nusantara
Selain persoalan BLUD, aliansi juga menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) DPRD Karo. Dukungan ini ditujukan untuk mengusut tuntas perjalanan dana CSR Bina Kasih Nusantara Medan yang dinilai sarat dengan indikasi ketidaktransparanan.
Rapat Tertutup dan Isu Hilangnya Perbup
Usai penyampaian aspirasi, pertemuan dilanjutkan secara tertutup di dalam kantor dengan membatasi peserta hanya 10 orang perwakilan aliansi. Dalam dialog yang berlangsung hingga pukul 12.40 WIB itu, aliansi kembali menyoroti dugaan hilangnya Peraturan Bupati (Perbup) dari laman informasi resmi Pemerintah Kabupaten Karo.
Rapat yang turut dihadiri oleh Kepala BPBD, Kasatpol PP, serta perwakilan Kesbangpol dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait itu berjalan alot. Aliansi berharap DPRD dan eksekutif tidak hanya mendengar, tetapi segera menindaklanjuti tuntutan rakyat dengan langkah hukum yang konkret. (mrk)
EDITOR : Putra
