example bannerexample bannerexample banner

Pagar Kantor Wali Kota Binjai Dirobohkan Massa, Unjuk Rasa Pedagang dan Mahasiswa Berujung Ricuh

oleh
Aksi demo ricuh.

POSMETRO MEDAN — Aksi unjuk rasa yang melibatkan ratusan pedagang dan mahasiswa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Sumatera Utara, berujung ricuh, Senin (27/4/2026).

Massa yang awalnya menyampaikan aspirasi secara damai akhirnya meluapkan kekecewaan dengan merobohkan pagar kantor pemerintah tersebut.

Aksi ini dipicu oleh penertiban dan penggusuran lapak pedagang di kawasan Masjid Agung Binjai serta area Rumah Sakit Kesrem yang dinilai berdampak langsung terhadap mata pencaharian para pedagang kecil.

BACA JUGA..  Judi Dadu Putar Libatkan Oknum TNI di Bangun Purba Hanya Opini
example banner

Sejak awal, demonstrasi berlangsung dengan orasi dan penyampaian tuntutan secara terbuka, nmun situasi mulai memanas ketika massa merasa tidak ada perwakilan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai yang menemui mereka untuk berdialog.

Kekecewaan yang memuncak kemudian memicu tindakan anarkis, sejumlah massa merobohkan pagar kantor wali kota sambil berteriak dan mendesak pemerintah segera memberikan solusi atas persoalan yang mereka hadapi.

BACA JUGA..  Mitsubishi Fuso Kembali Raih Gold Champion WOW Brand Award 2026, Pertegas Kepemimpinan Pasar Truk di Indonesia

Salah seorang peserta aksi, Andi (28), menyebut tuntutan para pedagang selama ini tidak mendapat respons yang memadai dari pemerintah.

example bannerexample banner

“Kami sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi terkait terhentinya sumber mata pencaharian kami akibat tidak diperbolehkan berjualan. Bukannya diberi solusi pemerintah justru terkesan tidak peduli,” ujarnya di sela-sela aksi.

Aparat keamanan yang berjaga di lokasi berupaya mengendalikan situasi guna mencegah kericuhan meluas, ketegangan sempat terjadi, namun secara umum situasi berhasil dikendalikan.

BACA JUGA..  Bupati Tapanuli Utara Tekankan optimalisasi Penataan dan Penanganan Kota Tarutung

Peristiwa ini menjadi sorotan karena mencerminkan meningkatnya ketegangan antara masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya terkait kebijakan penertiban yang dinilai belum diiringi solusi konkret bagi warga terdampak.(dyka.p)

EDITOR : Putra