Pemko Harus Tingkatkan Pengawasan Makanan Halal & Non Halal di Supermarket

oleh
Dhiyaul Hayati SAg MPd saat menyampaikan pendapat Fraksi PKS terhadap Ranperda Tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM dalam Sidang Paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (18/3/2024).

Posmetromedan.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk meningkatan pengawasan terhadap penjualan makanan halal dan non halal yang dipajang di supermarket. Mengingat vidio viral di salah satu supermarket di Kota Medan, tidak memisahkan tempat makanan halal dan non halal.

Demikian disampaikan Dhiyaul Hayati SAg MPd saat menyampaikan pendapat Fraksi PKS terhadap Rancangan Perda (Ranperda) Tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Sidang Paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (18/3/2024).

BACA JUGA..  Peringatan Hari Raya Waisak Pemko Medan, Bobby Nasution Ikut Pawai Lilin Bersama Umat Buddha

Menurutnya, UMKM memiliki peranan vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Kontribusi terhadap perekonomian tidak hanya dapat dirasakan di negara-negara berkembang tetapi juga di negara maju.

“Tantangan yang dihadapi pemerintah pusat berbeda dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah banyak disibukkan dengan masalah khas di daerah seperti kemiskinan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak memberdayakan kelompok masyarakat miskin,” jelasnya.

Dhiyaul menambahkan, beberapa hasil penelitian menunjukkan hubungan yang erat antara pemberdayaan UMKM dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Maka dari itu Pemko Medan perlu melakukan pengembangan terhadap UMKM agar pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat.

BACA JUGA..  Jalinan KAD Pemkab Langkat, Karo & Dairi Kendalikan Inflasi

Dikatakannya, Fraksi PKS setuju Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada pasal 2 ayat 1.

Begitupun, Fraksi PKS memberi masukan di antaranya, keberadaan Ranperda ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian dari DPRD Kota Medan dan Pemko Medan terhadap penegakan aturan sesuai peraturan diatasnya.

BACA JUGA..  Ditegur Wali Kota Medan, Personel Dishub Cabut Laporan kepada Pedagang Martaba

“Kami berharap dengan hadirnya Perda Perlindungan dan Pengembangan UMKM dapat menjadi payung hukum terhadap para pelaku UMKM sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan baik,” tandasnya.

Karenanya, Fraksi PKS berharap, dengan adanya Perda baru ini, dapat lebih berdaya, meningkat pendapatannya, mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. (*)

Reporter/Editor: Ali Amrizal