Posmetromedan.com – Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi, dalam hal ini diwakilkan oleh Kadis Perdagangan, Koperasi dan UMKM Zahidin, S.Pd , M.Pd. bersama stakholder terkait mengikuti Rapat Koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah secara virtual, Senin (23/10/2023) di ruang Kerja Wali Kota lantai 4 gedung Balai Kota.
Rakor di pimpin Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Irjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si., dan di ikuti oleh jajaran Menteri Kabinet RI, Kepala instansi vertikal serta Gubernur, Bupati/Wali kota dan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) se-Indonesia.
Inspektur Jenderal Tomsi Tohir Balaw dalam penyampaiannya menjelaskan, ada 65 pemerintah daerah sepanjang Minggu ke III (tiga) Oktober 2023 tidak menyampaikan laporan harian, karena pada saat ini banyaknya kenaikan-kenaikan bahan pokok makanan yang terjadi dan sangat perlu di tindak lanjuti serta di cari solusinya.
Tegasnya, laporan mingguan tentang harga bahan pokok dan pangan di daerah harus dapat selalu di laporkan tiap minggunya, sehingga kita dapat membahas untuk mencari solusi terbaik atas kenaikan-kenaikan yang terjadi.
“Selain itu, upaya-upaya maksimal yang harus kita lakukan untuk kebutuhan sembako yang semakin meningkat, oleh sebab itu kerja keras dan turun langsung kelapangan dan mencari solusi kreatif sangat di perlukan,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik (BPS) Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat, menyampaikan, secara nasional jumlah Kabupaten/ Kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) cenderung stabil dari minggu sebelumnya.
“Sebagian besar kenaikan IPH di Minggu Ketika Oktober 2023 terjadi di wilayah Jawa, sedangkan penurunan IPH terjadi di wilayah Sumatera,” jelasnya.
Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat. menyebut, dari 73 persen Kabupaten/ Kota di luar pulau Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan IPH dan kenaikan harga tertinggi terjadi di Bolaang Mongondow dengan nilai IPH 6,19 persen.
“Dari 283 Kabupaten/ Kota yang mengalami kenaikan harga beras, 141 Kabupaten/ Kota mengalami kenaikan harga beras cukup signifikan,” ungkap Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Bulog, Bapanas dan kementerian terkait lainnya hingga selesai.
Turut hadir perwakilan dari Koramil 13/TT, Kadis Ketapang dan Pertanian Marimbun Marpaung, SP., M.Si., Kepala BPS Kota Ir. Ida Suswati, M.Si., Kabag Perekonomian dan SDA Ir. Nasrullah, perwakilan OPD terkait dan tim Aptika dan tim peliputan Diskominfo.