POSMETRO MEDAN – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada pemerintah daerah dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan berkelanjutan.
Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan menjadi modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan yang efektif.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Wartawan Aceh (PWA) Aceh Tenggara, Muhammad Nauval, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang berhasil mempertahankan Opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut.
Menurutnya, predikat WTP merupakan opini audit yang menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, capaian tersebut juga mencerminkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
“Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara meraih Opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut tentu tidak diperoleh secara instan. Capaian itu merupakan hasil dari proses panjang yang mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Nauval kepada posmetromedan, Selasa (23/6).
Ia menegaskan, WTP menjadi indikator bahwa tata kelola administrasi dan pengelolaan anggaran daerah telah berjalan pada jalur yang benar. Menurutnya, pembangunan daerah yang berkelanjutan harus diawali dengan pengelolaan keuangan yang baik karena berbagai program pembangunan akan sulit berjalan efektif apabila tata kelola keuangan tidak dilakukan secara tertib dan akuntabel.
Meski demikian, Nauval mengingatkan bahwa WTP bukan tujuan akhir maupun satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan daerah. Predikat tersebut lebih tepat dipandang sebagai modal dasar untuk memastikan setiap program pemerintah dapat dilaksanakan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Karena itu, lanjutnya, keberhasilan suatu daerah dalam meraih maupun mempertahankan opini WTP layak mendapatkan apresiasi. Capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam membangun budaya pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ke depan, tata kelola keuangan yang baik diharapkan mampu diterjemahkan menjadi pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, mulai dari peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
“WTP bukan akhir dari proses pembangunan, melainkan pijakan penting untuk memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan transparansi, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Zal)
EDITOR : Putra
