Posmetromedan.com – Proyek pembuatan profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, diduga telah dikorupsi oknum tertentu. Biaya profil per desa dibebankan Rp.40 juta. Isu liar tindakan memperkaya diri ini pun menjadi topik utama para pejabat di Pemkab Karo.
Dugaan pekerjaan yang telah merugikan negara melalui Anggaran Dana Desa (ADD) ini awalnya diberitakan salahsatu media online. Disebut, profil desa yang telah selesai dibuat malah tidak dapat diakses atai dibuka.
Padahal, sesuai data yang diperoleh terdapat 259 desa di Kabupaten Karo. Dengan budjed Rp.40 juta per desa, total Anggaran Dana Desa (ADD) untuk pembuatan profil tersebut adalah Rp.10.360.000. Dengan anggaran sebesar itu, wajar proyek tersebut mendapat sorotan.
Berangkat dari kasus profil desa tidak dapat diakses, selanjutnya muncul dugaan bahwa pembuatan profil desa itu telah diinyervensi seorang oknum ASN dari Inspektorat Pemkab Tanah Karo. Usai menjadi pembicaraan di lingkup Pemkab, selanjutnya pihak Inspektorat membantah isu tersebut.
Selanjutnya, setelah dilakukan penelusuran lagi, ternyata aktor permainan proyek pembuatan profil desa tersebut diduga seorang oknum pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab Karo, yang terlibat langsung dengan urusan pemerintahan desa.
“Kalian telusuri saja, kabarnya, salah satu Kabid di DPMD yang atur itu semua. Kalau tidak salah bermarga Sinuhaji,” ujar sumber yang dapat dipercaya, Selasa (03/10/2023) sekira pukul 12.00 WIB.
Terpisah, salah satu Kabid di DPMD yakni Kepala Bidang (Kabid) Administrasi Pemerintahan Desa (Pemdes) Andi Sofyan Sinuhaji, SSos, MAP, yang diduga telah mengarahkan seluruh kepala desa ke salah satu penyedia, dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
“Kita gak pernah mengarahkan pemdes untuk melaksanakan profil desa, apalagi ke suatu penyedia. Karena kita sangat menyadari kewenangan desa dalam menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa,” ujarnya melalui WhatsApp, Selasa (03/10/2023) sekira pukul 12:40 WIB.
Sementara, Bupati Karo Cory Sebayang, ketika berita tersebut viral yang sempat menyeret nama baik Inspekorat, melalui pesan singkat WhatsAppnya mengatakan “Coba Kam telusuri dek..apakah itu benar. Kalaupun benar berarti desanya yang buatkan,” tulisnya singkat.
Seperti diketahui, pembuatan profil desa untuk 259 desa terkesan dipaksakan. Buktinya, satu profil desa yang dibuat penyedia berkisar Rp40 juta. Namun biaya yang sangat fantastis itu seolah hanya sia-sia.
Sebab sejumlah desa atau 120 desa yang telah selesai dibuat profil desanya. Masih ada desa yang belum bisa menikmati website profil desanya. Tentunya para kepala desa sangat kecewa dengan hal tersebut.
“Ya kecewalah, masa budget segitu besar yang menggunakan dana desa. Kami belum bisa mengakses profil desa kami,” ujar salah seorang Kades yang enggan menyebut namanya kepada wartawan. (*)
Reporter: Marko Sembiring
Editor: Maranatha Tobing
