Pengadilan Negeri Karo Didemo Puluhan Warga Desa Manuk Mulia

oleh -751 views

POSMETROMEDAN.com – Pengadilan Negeri Karo di Kabanjahe didemo puluhan warga Desa Manuk Mulia, terkait rencana eksekusi lahan seluas 2 hektare, yang tidak sesuai ketentuan hukum, Senin (27/09/2021) pukul 10.00 WIB.

Puluhan pendemo adalah keluarga besar (anak, menantu dan cucu) almarhum Ninta Perangin angin selaku tergugat. Mereka didampingi kuasa hukum dari DPD LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Karo.

Puluhan keluarga tergugat warga Desa Manuk Mulia, itu berjakan kaki dari titik kumpul Makam Pahlawan Kabanjahe mendatangi kantor pengadilan negeri tersebut, sambil membawa poster dan berorasi.

Kehadiran mereka menolak isi surat yang dilayangkan Pengadilan Negeri Kabanjahe atas rencana eksekusi tanah keluarga. Didampingi kuasa hukum, keluarga menilai pengadilan telah berbuat semena-mena dan ketidaktegaskan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No 66/pdt.g/1999/on.pn kbj dengan luas objek putusan seluas 2 ha.

Salah satu pihak keluarga terhugat, Monas N Ginting S.Sos, saat menyampaikan orasinya, mempertanyakan dasar hukum rencana eksekusi lanjutan setelah dilakukan eksekusi penyempurnaan atas tanah mereka. Disebutkan Monas N Ginting, surat eksekusi lanjutan dari pemgadilan diterima keluarganya, beberapa minggu lalu.

Diceritakan pihak keluarga (tergugat) kepada wartawan, awal mula tanah almarhum Ninta Perangin angin bersengketa atau digugat ke Pengadilan Negeri Kabanjahe, terjadi 20 tahun silam.

Kasus perkara perdata tersebut dimenangkan pihak penggugat 20 tahun silam. Penggugat memenangkan luas objek tuntutannya 2 hektare. Sementara total tanah almarhum seluas 5 hektare.

BACA JUGA..  Nekat Lompat ke Bendungan Bandar Dolok, Pemuda Tewas Tenggelam

Terhadap putusan tersebut pada tahun 2000 telah dilakukan eksekusi sebagaimana berita acara eksekusi Nomor 09/eksekusi/2000/Pn.Kabanjahe 06 Desember 2000, dan juga telah dilaksanakan eksekusi penyempurnaan pada tahun 2002 dengan berita acara eksekusi Nomor 09/eksekusi/2002/Pn.Kabanjahe 30 September 2002.

Saat itu, pihak tergugat sudah sepakat dan tidak mempersoalkannya lagi asalkan terhadap lahan yang diluar dari gugatan 2 ha, tidak diganggu lagi oleh pihak penggugat.

Sejak tahun 2002 hingga tahun 2020, tidak ada masalah lagi atas tanah seluas 3 hektare milik almarhum Ninta Perangin angin. Masalah baru muncul di tahun 2021.

Pihak keluarga besar almarhum Ninta Perangin angin tiba-tiba dikejutkan surat dari Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan isi rencana eksekusi tanah almarhum. Dan, yang membuat keluarga makin bingung, pemohon eksekusi kali ini adalah pihak yang sama dengan pemohon eksekusi pertama 20 tahun silam.

Keluarga menduga, pihak pemohon eksekusi kali ini ingin merebut sisa tanah 3 hektare milik almarhum. Mendapat perlakuan tidak adil, keturunan lamarhum Ninta Perangin angin tidak tinggal diam.

Dengan menggandeng lembaga bantuan hukum DPD IPK Kabupaten Karo, berjumlah puluhan keturunan almarhum Ninta Perangin angin mendemo pihak Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Bersama LBH DPD IPK Karo, keluarga mempertanyakan tindakan pengadilan. Mereka mempertegas, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe telah melaksanakan putusan inkracht sesuai putusan dalam perkara no 66/pdt.g/1999/pn.kbj dengan objek yang tertulis seluas 2 hektare.

“Putusan pemgadilan sebelumnya telah inkracht dengan objek lahan 2 hektare. Luas tanah leluhur kami 5 hektare, apakah mereka ingin menguasai seluruh tanah leluhur kami? Pengadilan telah mengangkangi hasil putusan PN no reg 66 tahun 1999 itu,” tegas Monas.

BACA JUGA..  Ratusan Warga Suka Maju Geruduk Kantor Bupati Karo

Monas mempertanyakan apa dasar Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe menerbitkan surat eksekusi lanjutan.

“Pengadilan Negeri merupakan perpanjangan tangan Tuhan di Tanah Karo untuk menegakkan hukum seadil adilnya. Namun nyatanya apa, kita tidak melihat keadilan dan ketegasan atas putusan yang sudah tertuang jelas. Apakah uang telah membuat tangan hukum berat sebelah?,” teriak Monas di halaman pengadilan negeri Kabupaten Bumi Turang itu.

Setelah beberapa lama menyampaikan orasi dan keterangan, akhirnya Hakim Sanjaya Sembiring SH, MH selaku juru bicara Pengadilan Negeri Kabanjahe mengundang perwakilan keluarga, LBH IPK, pers Koswari dan Polres untuk membicarakan poin – poin penting yang menjadi titik permasalahan dalam aspirasi keluarga.

Di awal pertemuan Sanjaya menyampaikan terima kasih atas aksi penyampaian aspirasi yang tertib. “Di kesempatan ini saya persilahkan pihak keluarga dan yang memahami permasalahan agar menyampaikan aspirasinya,” katanya.

Pihak Pengadilan Negeri Kabanjahe menerima perwakilan keluarga pemilik tanah yang mau dieksekusi. (oky)

Dalam pertemuan itu, perwakilan keluarga Zamaleka Perangin – angin menyampaikan kronologi persengketaan lahan, dengan memberi surat sertifikat tanah milik mereka dan menyodorkan surat putusan tersebut dengan singkat.

Selanjutnya, kuasa hukum dari LBH DPD IPK Karo mempertanyakan dasar eksekusi. Pertanyaan kuasa hukum dijawab panitera bermarga Harefa.

Kepada kuasa hukum dan keluarga almarhum Ninta Perangin angi, panitera Harefa mengaku baru bertugas di Pengadilan Negeri kabanjahe sejak Juli 2020 lalu. “Saya akui diputusan no reg 66 tahun 1999 luas objek yang tertulis seluas 2 ha. Namun berdasarkan gambar yang saya lihat dari berita acara, itulah alasan saya untuk eksekusi yang luas di gambar ini berkisar 5 ha kurang lebih,” ujarnya.

BACA JUGA..  Tangkap Bandar Sabu, Polisi Dilempari Masyarakat

Mendengar jawaban panitera Harwfa, Irwan Ferdinanta Tarigan SH dari LBH IPK Karo, kembali mempertanyakan, apakah eksekusi lanjutan dilakukan berdasarkan gambar berita acara atau berdasarkan putusan pengadilan?

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Sanjaya Sembiring SH MH. “Disini saya tidak bisa bicara melampaui kewenangan, karena ketua Pengadilan Negeri sedang melakukan sidang di Medan. Namun pertanyaan tersebut memang saya pahami dan masih dalam wewenang saya yang menjawab. Bahwa dasar eksekusi seharusnya dan semua kita tahu bahwa sebenarnya eksekusi itu berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht, bukan berdasarkan gambar berita acara,” ujarnya.

Pertemuan dengan humas dan Panitera pengadilan tidak menghasilkan kesimpulan atau putusan apapun. Oleh Sanjaya Sembiring, pertemuan akan kembali diagendakan untuk menghadirkan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe.

“Kita akan mengundang kembali pihak yang berwenang, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena kita semua ingin menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.

Perwakilan keluarga pemilik tanah, LBH dan Polres Karo yang ikut hadir, sepakat akan dilakukan pertemuan lanjutan. (oky)

EPAPER