Sengketa PT. Sri Timur dan Masyarakat Memanas

oleh -667 views

EPAPER


POSMETROMEDAN.COM Lahan HGU 503 Hektar, milik PT. Sri Timur, Desa Sei Tualang Kecamatan Brandan Barat. Terus disengketakan oleh sekelompok masyarakat disana.

“Lahan yang jelas masih dalam HGU disengketakan, kami minta Polres Langkat segera bertindak,”Ujar Estate Manager PT Sri Timur, Deny H. Damanik, Sabtu (3/4/2021) kepada wartawan.

Pasalnya, akibat pendemo, terang Damanik, PT Sri Timur mengalami kerugian Rp250 juta dalam seminggu. Masalah ini, sudah berlangsung 65 hari, jadi kerugian sudah mencapai Rp1 milyar lebih.

“Ini sudah termasuk tidak kriminal, kami minta mereka segera diproses sesuai hukum berlaku,” tandasnya.

Kerugiannya, sebut Damanik, karena kelapa sawit yang ditanam diatas lahan itu, tidak bisa dipanen karyawan. Sebab dikuasai secara sepihak oleh pendemo dengan menutup akses masuk dan keluar.

“Gaji kami pun saat ini terkendala, bahkan puluhan karyawan kami juga terancam di PHK,” kesalnya.

Negosiasi pembongkaran tenda.

1.Pendemo Mengancam Karyawan

Parahnya lagi, tindakan pendemo, bukan saja mengakibatkan kerugian meteril, kata Damanik, namun juga mengancam jiwa karyawannya.

“Mereka sudah berbuat onar dan melakukan aksi teror,” cetusnya.

Pasalnya, para pendemo sekitar 50 orang, Kamis (1/4/2021), sejak sore hingga malam hari, sekitar pukul 16.00 sampai 19.00 wib. Mengepung rumah beberapa security perusahaan, yang berada di Desa Sei Tualang.

BACA JUGA..  Anak Delitua Membusuk di Perkuburan Cina

Mereka memaksa security, dengan ancaman, untuk meninggalkan Desa Sei Tualang. Jika tidak mau, akan dilempari batu dan rumah dibakar.

Puluhan pendemo itu yang tak terkendali, melakukan aksi melanggar hukum. Akibatnya, 3 petugas security terluka.

Korban, atas nama Adi Syam (50), Jaya Yuhanda (21) dan Surya Dharma (22).

Kemudian mereka pun, dilarikan ke RS Pertamina Pangkalan Brandan, untuk mendapatkan perawatan.

“Tindakan ini, akan segera kami laporkan ke SPKT Poldasu,” sebutnya.

Peristiwa itu, dirincikan Damanik, berawal dari siang harinya. Bermula terjadinya aksi saling dorong dan keributan antara masyarakat pendemo Desa Sei Tualang, dengan Security Perkebunan.

Lokasi kejadian di pintu masuk utama lokasi HGU perkebunan, tepatnya disamping Koramil 18 Brandan Barat – Kodim 0203/Langkat.

Kejadian bermula, sekitar pukul 14.00 wib masyarakat membawa peralatan dan memaksa mendirikan kembali tenda, yang sebelumnya sudah pernah dibongkar.

Tujuan tenda, menghalangi aktifitas panen dan operasional kendaraan milik perusahaan.

Jadi mengetahui itu, kata Damanik, Ia bersama belasan security perusahaan, mencoba menggagalkannya.

Akibatnya, puluhan pendemo tidak terima, terjadilah cekcok mulut dan saling lempar argumen dari masing-masing pihak.

“Ini latar belakang terjadinya, penganiayaan atas 3 petugas security itu,” ungkapnya.

BACA JUGA..  Polres Labuhanbatu Tangkap Lepas Oknum Ormas Penganiaya Warga
Tenda yang dirobohkan.

2.Pendirian Tenda, Diduga Perintah Oknum Polisi..?

Dari pengakuan seorang warga, pendirian tenda atas perintah Kepala Desa Sei Tualang.

Namun, saat pihak Perkebunan mempertanyakan kepada Kades Nasrun, dilokasi.

Kades mengaku, perintah itu diberikan atas izin Pihak Kepolisian Polres Langkat. Melalui Kanit atau Kasat Intel.

Buktinya, rekaman video berdurasi 1 menit 52 detik yang beredar dikalangan wartawan.

Menanggapi itu, Damanik tegas mengatakan, perintah itu tidak logika dan mendasar, pihaknya keberatan.

Pasalnya, aksi itu tidak memiliki izin tertulis. Jadi Perkebunan membongkarnya, hari itu juga sekitar pukul 16.30 wib.

“Inilah sebab situasi makin memanas, upaya pembongkaran paksa yang berujung bentrok,” terangnya.

Salah satu security terluka akibat diserang pendemo.

3.PT Sri Timur Harapkan Perlindungan dari Polres Langkat

PT Sri Timur sejak awak Februari 2021 sudah membuat laporan kasus perusakan tanaman sawit, dan permohonan perlindungan kepada Polres Langkat.

“Tepatnya, tanggal 5 Februari 2021 dilaporkan permasalahan. Lalu di 8 Februari 2021, diajukannya permohonan perlindungan,” ungkapnya.

Namun, hingga kini belum mendapatkan kejelasan. Padahal menurut informasi dari penyidik, telah ditetapkan 5 tersangka atas kasus perusakan pada Januari 2021 lalu.

Namun hingga kini berkas mereka jalan ditempat, belum juga dilimpahkan kepada Kejaksaan.

Akibat situasi inilah, menurut Damanik, membuat masyarakat pendemo semakin menjadi-jadi. Merasa kebal hukum dan didukung oleh oknum Polres Langkat.

BACA JUGA..  Pukuli Warga Rantauprapat, Oknum Ormas Diciduk 

“Kami berharap, agar permasalahan ini segera diselesaikan. Kami ingin bekerja secara normal seperti sediakala,” inginnya.

“Kepada Polres Langkat, kami mohon secepatnya melakukan penegakan hukum, sehingga jelas siapa yang bersalah, dan siapa yang dizalimi selama ini,”tandas Damanik.

4.Sejumlah Proses Dilewati, Pendemo Tidak Bisa Buktikan Legalitas

Menurut keterangan Damanik, lebih dua bulan lamanya, sengketa masyarakat pendemo Desa Sei Tualang, dengan PT. Sri Timur berlangsung.

Upaya persuasif yang difasilitasi Pemkab Langkat melalui Asisten I Adm Tata Pemerintahan Basrah Pardomuan, pada 1 Februari 2021.

Serta melalui RDP Komisi A DPRD Kabupaten Langkat, yang dipimpin ketua Komisi Dedek Pradesa, tanggal 25 Februari 2021, pun gagal membuahkan hasil.

“Dalam proses itu, masyarakat tidak bisa membuktikan legalitas, dan tuduhan perampasan lahan seluas 503 hektar, tersebut,” ungkapnya.

Sedangkan perusahaaan, kata Damanik, mampu membuktikan HGU nya.

Penjelasan itu, dari Fredy Agus Hutapea mewakili Kakan Pertanahan BPN Langkat.
Bahwa HGU PT. Sri Timur, aktif sampai tahun 2044.

“Jadi lokasi portal serta lahan yang diduduki warga pendemo, jelas berada didalam HGU,”pungkas Damanik.(Ril/yan)

EPAPER