HUT NAGAN RAYA

Mahasiswa, Pemuda dan PKL Minta Walikota Tebing Tinggi Usut Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Covid 19 di Dinas Pendidikan dan PUPR

oleh -344 views

POSMETROMEDAN.COM – Mosi tidak percaya kalangan mahasiswa, pemuda dan masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Tebingtinggi terhadap tanggungjawab dan transparansi penggunaan uang negara APBD maupun APBN, yang gunakan oleh pejabat Pengguna Anggaran (PA) khususnya anggaran penanganan Covid 19, makin memuncak.

Apalagi ketua tim Gugus Tugas Covid 19 dan anggaran proyek pengadaan barang dan jasa pada dua instansi plat merah yakni Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Tebing Tinggi, dianggap tidak transparan dalam penggunaan anggaran.

Hal itu membuat gabungan kelompok Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) kembali turun kejalan untuk yang kedua kalinya, guna menyampaikan kembali aspirasi dan delapan tuntutan aksi mereka.

Kedelapan tuntutan itu adalah; mendesak Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Satgas Covid 19 kota Tebing Tinggi bersikap transparan terhadap pengeluaran anggaran covid-19; mendesak DPRD Kota Tebing Tinggi untuk membentuk panitia khusus (Pansus) dalam pengawalan anggaran covid-19; mendesak agar Dinas pendidikan dan kebudayaan untuk menyalurkan subsidi pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa Kota Tebing Tinggi; mendesak pihak Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi untuk mengusut tuntas praktik KKN yang ada di kota Tebing Tinggi.

BACA JUGA..  Polrestabes Tembak Mati Bandar Sabu
AKSI DAMAI: Para mahasiswa, pemuda dan masyarakat Kota Tebing Tinggi menggelar aksi damai di halaman kantor Walikota. Mereka meminta Walikota mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran Covid 19 di dua dinas, yakni Dinas Pendidikan dan PUPR. (Faisal)

Juga endesak Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk tidak melakukan praktik KKN; mendesak PA, KPA, PPK , PPBJ , ULP dan Pokja mengklarifikasi permasalahan terkait tender pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) dan pembangunan baru gedung laboratorium di Kota Tebing Tinggi; meminta pihak Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi untuk mengusut tuntas permasalahan tender pengadaan buku pendidikan SD dan SMP di kota Tebing tinggi; mendesak pemerintah kota Tebing Tinggi agar memberikan solusi konkret bagi pedagang kaki lima yang digusur dari tanah lapang merdeka, gedung juang dan taman kota.

Selain kedelapan tuntutan diatas, para mahasiswa juga meminta tanggungjawab Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan, terkait transparansi dan akuntabiltas penggunaan uang negara agar tidak dijadikan ajang melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Permintaan kepada Walikota iyu disampaikan mahasiswa melalui wakil rakyat yang duduk digedung DPRD Kota Tebingtinggi, Rabu (19/08/2020).

Koordinator aksi Muhammad Haryono, mempertegas tanggungjawab transparansi dan akuntabiltas penggunaan uang negara agar tidak dijadikan ajang melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga dapat merugikan keuangan negara dan berdampak sistemik bagi pembangunan ekonomi masyarakat kota Tebingtinggi.

BACA JUGA..  Dibegal, Ibu Muda Tewas Dihantam Batu, Jasad Ditutupi Pelepah Sawit

Pernyataan tegas dan lugas tersebut diserukan bergantian oleh orator Fahrul Ridho, Fachi Hibatuulloh dan Eko Faisal dari gabungan kelompok mahasiswa dan masyarakat (Geramm) Kota Tebing Tinggi dihadapan perwakilan pemerintah kota (Pemko) Tebingtinggi, Syah Irwan Staf Ahli bidang pembangunan, Ekonomi dan keuangan serta didampingi oleh Bambang Sudaryono Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesra.

Harapan mahasiswa orasi dan aspirasi mereka bisa disampaikan kepada Walikota Tebingtinggi dan pejabat pengguna anggaran, seperti Ketua tim penanganan Covid 19 dr Nanang Fitra Aulia, Kepala Dinas PUPR Rusmiyati Harahap serta Kepala Dinas Pendidikan kota Tebingtinggi Dr Pardamean Siregar MPd.

“Pemerintah Kota Tebing Tinggi akan ber koordinasi dengan mahasiswa untuk membahas semua tuntas tuntutan para Pengunjuk rasa .intinya apa yang mahasiswa inginkan akan semua saya sampaikan ke Walikota untuk melaksanakan pertemuan kepada Walikota Tebingtinggi,” Ujar Syah Irwan selaku staf ahli Pemko Tebing kepada para mahasiswa.

Seperti diketahui, penekanan tuntutan yang diajukan oleh Geramm adalah penggunaan anggaran penangan Covid 19 Rp16 miliar yang disyinalir digunakan tidak pada peruntukkan semestinya.

BACA JUGA..  Pamit, Akhyar Nasution Ajak ASN Netral & Dorong Masyarakat Memilih

Disebutkan, sebagai contoh anggaran penangan Covid 19 oleh Dinas Pendidikan malah dipergunakan untuk pembuatan proyek wastafel di sekolah – sekolah sebesar dua miliar rupiah lebih, yang mamfaatnya lebih kecil dibanding menyediakan wifi gratis bagi ribuan siswa yang harus berhadapan dengan proses belajar secara Daring.

Bukan itu saja, anggaran proyek yang sudah dan sedang ditenderkan oleh Pokja UKPBJ juga diduga sarat dengan perilaku KKN. Bahkan menurut Fahrul Ridho dari Geramm, ketika beraudiensi dengan Kadis Pendidikan Pardamean Siregar, terungkap beberpa hal yang mencengangkan.

Dikatakannya, bahwa Kadisdik sebagai pejabat PenggunaAanggaran tidak dapat mengintervensi PPBJ dan POKJA dalam menentukan pemenang dalam proses tender, sebab PPBJ dan POKJA diangkat langsung oleh Walikota. Kata Kadisdik dalam pertemuan itu, jika ada dugaan praktik KKN disana Kadisdik mempersilahkan Mahasisa dan Masyarakat mempertanyakannya langsung ke Walikota, sebut Ridho.

Setelah menyampaikan aspirasi dan diterima perwakilan Pemko, Pukul 12.30 WIab, aksi damai membubarkan diri dengan keadaan aman dan tertib serta mendapatkan pengawalan penuh dari Polres Kota Tebingtinggi. (Faisal)