POSMETRO MEDAN – Upaya mantan Kepala Dinas Sosial PMD Pemkab Samosir, Fitri Agust Karo-Karo meloloskan diri dari jerat hukum kandas.
Hakim tunggal Anderson Peruzzi Simanjuntak menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukannya.
Permohonan tersebut diajukan melalui kuasa hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Prisma Kebenaran Ayu RJ dan Rekan.
Dalam putusannya, hakim menyatakan tidak ditemukan pelanggaran hukum dalam proses penetapan tersangka, maupun tindakan penahanan terhadap Fitri Agust Karo-Karo. Seluruh dalil yang diajukan pemohon dinilai tidak beralasan hukum.
Permohonan praperadilan ini diajukan untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka, serta penahanan yang dilakukan dalam proses penyidikan perkara yang tengah berjalan.
Upaya tersebut merupakan bagian dari hak hukum pemohon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selama persidangan, kuasa hukum pemohon mengemukakan sejumlah keberatan, termasuk dugaan adanya pelanggaran prosedur dalam proses penyidikan. Namun, Jaksa Penuntut Umum menilai seluruh dalil tersebut tidak dapat dibuktikan.
Jaksa Penuntut Umum Arina Pandiangan, Modana Hutajulu, dan Naomi Panjaitan menegaskan penetapan tersangka telah dilakukan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Naomi Panjaitan mengatakan, penyidik telah mengantongi minimal dua alat bukti yang sah sebelum menetapkan Fitri Agust Karo-Karo sebagai tersangka.
Dia juga menyampaikan seluruh tahapan penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur hukum.
“Penahanan dilakukan berdasarkan syarat objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam undang-undang, guna kepentingan penyidikan, termasuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya,” ujar Naomi, Senin (26/1/2026).
Sejalan dengan hal tersebut, jaksa Arina Pandiangan menyatakan sejak awal pihaknya menilai permohonan praperadilan pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Menurutnya, Kejaksaan Negeri Samosir telah bertindak sesuai aturan dalam menetapkan dan menahan tersangka, didukung alat bukti yang cukup serta adanya kerugian negara yang jelas.
Dengan ditolaknya permohonan praperadilan tersebut, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Fitri Agust Karo-Karo dinyatakan sah dan berkekuatan hukum.
Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, Satria Irawan, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Samosir atas dukungan yang diberikan dalam pengungkapan kasus ini. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dengan menyampaikan informasi yang relevan kepada kejaksaan.(bbs)
