Jelang Pelantikan 16 Pejabat Eselon II, Mahasiswa Deli Serdang Siap Turun ke Jalan Soroti Rekam Jejak JPTP

oleh
Aksi demo.

POSMETRO MEDAN –  Jelang pelantikan 16 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, gelombang penolakan mulai menguat. Aliansi Mahasiswa Kabupaten Deli Serdang menyatakan siap turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (16/1/2026).

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dinilai sarat persoalan. Mahasiswa menyoroti dugaan bahwa sejumlah peserta JPTP yang akan dilantik memiliki rekam jejak bermasalah, baik secara etik maupun hukum.

BACA JUGA..  Bupati Target Angka Stunting di Deli Serdang Tahun Ini di Bawah 100 Kasus

Dalam pernyataannya, aliansi mahasiswa menyebut ada dua posisi strategis yang menjadi perhatian utama publik, yakni jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dr. H. Amri Tambunan disebut kerap dikaitkan dengan isu dugaan korupsi serta lemahnya tata kelola dalam beberapa tahun terakhir.

Tak hanya di tingkat kabupaten, mahasiswa juga menyoroti dugaan persoalan di level kecamatan. Dua kecamatan yang disebut dalam pernyataan sikap aliansi mahasiswa adalah Kecamatan Percut Sei Tuan dengan camat berinisial AS, serta Kecamatan Lubuk Pakam dengan camat berinisial RD, yang dinilai memiliki catatan kinerja dan dugaan persoalan yang patut dievaluasi secara terbuka.

BACA JUGA..  Dandim 0204 DS Sambut Menhan RI Jenderal TNI Purn Sjafrie Sjamsoeddin Kunjungi Batalyon TP 852/ABY

Aliansi Mahasiswa Kabupaten Deli Serdang menegaskan bahwa pelantikan pejabat eselon II seharusnya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan integritas. Mereka mendesak Bupati Deli Serdang, Dr. H. Asril Ludin Tambunan, agar tidak mengabaikan persoalan yang mencuat di tengah masyarakat.

“Kami meminta Bupati Deli Serdang tidak menutup mata terhadap rekam jejak para calon pejabat. Jabatan strategis harus diisi oleh figur yang bersih, profesional, dan bebas dari persoalan hukum maupun etik,” tegas perwakilan aliansi mahasiswa.

BACA JUGA..  Bupati Samosir Tegaskan Peningkatan Kinerja OPD Dan Kesanggupan Melampaui Target PAD Dan Siapkan Evaluasi Rutin hingga Triwulan

Mahasiswa juga menegaskan, apabila pelantikan tetap dilakukan tanpa kejelasan dan transparansi kepada publik, maka aksi turun ke jalan akan menjadi langkah lanjutan sebagai bentuk perlawanan moral terhadap praktik birokrasi yang dinilai mencederai prinsip good governance.

Aliansi Mahasiswa Kabupaten Deli Serdang menyatakan akan terus mengawal proses pelantikan dan kebijakan pemerintah daerah demi memastikan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.rom

EDITOR : Putra