POSMETRO MEDAN – Anggota DPRD Deli Serdang Indra Silaban SH meminta kepada Bupati Deli Serdang agar Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang (Ciptaru) Kabupaten Deli Serdang (DS) di Copot dari jabatannya karena di duga dinas tersebut banyak pungutan liar (Pungli).
Disebutkan Indra, Kadis Ciptaru Deli Serdang Rachmadsyah di nilai gagal memimpin Dinas tersebut karena tidak bisa menertipkan pungli di instansi yang dia pimpin.
“Berdasarkan pengaduan masyarakat, dan aksi unjuk rasa yang di lakukan mahasiswa baru baru ini mereka menyoroti besarnya biaya tarif “klik” yang di patokkan dalam pembuatan rekomendasi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Ciptaru” sebut anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan itu. Selasa, 17/2/2025.
Politisi PDIP itu menduga para Pengusaha tak luput dari pungli saat melakukan pengurusan rekomendasi tarif “Klik”, baik itu pengusaha properti maupun pengurusan tiang tower di kenakan puluhan juta.
” Ada pula istilah tarif “Klik” dengan biaya yang fantastis yang jika di usut dana tersebut bisa bisa masuk ke kantor pribadi” ucapnya.
Menurut Indra Silaban, kalau Kabupaten Deli Serdang ingin maju dan berkembang jangan mempersulit para pengusaha yang ingin berbinis dan menanamkan modalnya di Kabupaten Deli Serdang terutama terkait kepengurusan izin PBG yang sering kali biayanya besar melebihi harga yang di atur oleh Peraturan daerah setempat. Selain itu banyaknya dugaan pungli saat mengurus di kantor Dinas terkait.
Terkait dugaan besarnya biaya pengurusan rekomendasi “Klik” izin PBG di kantor Dinas Ciptaru Deli Serdang. Kadis Cipataru Rachmadsyah coba di konfirmasi belum ada jawaban.
Sementara sumber di Dinas Ciptaru menyebutkan bahwa praktek pungli uang klik ini bukan rahasia umum di kalangan umum yang mengurus rekomendasi perizinan terutama developer perumahan, KPR dan lainnya. Aparat Penegak Hukum sebelumnya juga didesak masyarakat untuk mengusut dugaan korupsi terkait pengurusan rekom PBG di Dinas Ciptaru Deli Serdang. Tak hanya meminta pencopotan Kadis Ciptaru, Indra Silaban juga meminta agar Dinas Ciptaru dan Perkim itu dijadikan satu atab lagi karena pemisahan organisasi ini hanya pemborosan anggaran dan tidak efektif untuk maksud dan tujuan.( Wan)
EDITOR : Rahmad
