POSMETRO MEDAN – Meski banyak Jalan masyarakat rusak di sejumlah desa dan Kecamatan tapi Pemkab Deli Serdang menghamburkan Alokasi anggaran untuk merayakan HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang rencananya akan digelar tanggal 1 Juli hingga 3 Juli 2026.
Terkait jumlah pasti anggaran yang digelontorkan, pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terkesan atau diduga tidak transparan dengan saling ‘melempar bola’ soal berapa rupiah anggaran yang akan digunakan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Deli Serdang.
Terkesan tidak transparan itu saat sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Deli Serdang dipertayakan
wartawan, sejak Rabu (10/6) hingga Kamis (11/6), mereka adalah Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Sandra Dewi Situmorang, Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemkab Deli Serdang Agung Tritanto, Kadis Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata (Disbudporapar) Yudi Hilmawan, Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Deli Serdang Adi Winarto dan Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Faisal Rahman Panjaitan.
“Belum, belum tahu saya (anggaran HUT APKASI),” kata Kadis Kominfostan Deli Serdang Sandra Dewi Situmorang.
HUT APKASI ini yang juga dirangkai Grand Final Pemilihan Putri Otonomi Indonesia (POI) 2026 yang akan dihadiri sekitar 400 Kepala Daerah atau Bupati. Awalnya Sandra Dewi menjelaskan, bahwa anggaran dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Deli Serdang tanpa menyebut jumlah anggarannya.
“Aku jelasin bahwa itukan berbeda-beda. Itukan sudah mulai dianggarkan tahun lalu, sudah dianggarkan dari masing-masing OPD. Contoh ini pemilihan putri otonomi daerah, itu di Disbudporapar, kemudian fun walk (jalan santai) HUT Deliserdang dirangkai dengan HUT APKASI dirangkaikan di Kesra (Kesejahteraan Rakyat) kira-kira begitu Bang. Tapi kalau lebih tepatnya lebih baik Abang ke Sekretariat APKASI. Itu yang ku tahu,” ujarnya.
Sekretariat APKASI yang dimaksud, Sandra Dewi di Jakarta, saat disinggung dirinya merupakan Kadis Kominfostan Deliserdang sebagai juru bicara Pemkab Deliserdang semestinya mengetahui anggaran tersebut, Sandra Dewi mengakui hal itu, tapi menurutnya belum sampai mengetahui pembiayaannya. Hal itu secara tidak langsung membantah pernyataan awalnya yang menyebut pada tahun lalu sudah dianggarkan.
“Betul, tapi kalau mengenai pembiayaannya belum sampai kesitu lah, karena orang ini masih membahasnya belum deal-dealan, nanti ku bilang salah,” sebutnya.
Saat disebut, mekanisme anggaran daerah harus lewat pembahasan dan pengesahan DPRD Deli Serdang dahulu baru bisa berjalan. Sandra Dewi mengakui mekanisme itu, namun tetap bersikeras tidak mengetahui jumlah anggaran yang sudah disahkan Pemkab Deliserdang bersama DPRD Deliserdang untuk kegiatan APKASI itu.
Sandra Dewi juga mengakui, walaupun telah menggelar rapat kepanitiaan, tapi belum dapat juga dipastikan berapa pembiayaan yang dianggarkan.
“Belum duduk, karenakan tadi aku sebut sumber dananya ada tiga, APKASI, Pemkab (Deliserdang) dan pihak ketiga yang tidak mengikat,” akunya.
Lalu saat dipertanyakan anggaran APKASI bersumber darimana apakah iuran dari pejabat daerah atau Bupati, Sandra Dewi juga tidak mengetahui dari mana diperoleh. “Aduh. Gak taulah, gak sampai kesitu lah,” katanya.
Bahkan Sandra Dewi menyebut, anggaran dari Kominfostan Deli Serdang tidak ada menampung kegiatan APKASI itu, termasuk cetak dan pemasangan spanduk, baliho yang telah terpasang bukan dianggarkan oleh dinasnya.
“Kominfo tidak ada. (spanduk/baliho), bukan kami, itu APKASI, bukan saya. Saya hanya desainnya saja dari kami,” sebutnya.
Sedangkan Kabag Umum Pemkab Deli Serdang Agung Tritanto menyebut, bahwa kegiatan APKASI anggarannya di poskan di bagian Tapem. “APKASI di bagian Tapem (anggarannya). Panitia besarnya mereka. Kami hanya mendukung dalam bentuk konsumsi,” ungkapnya.
Walaupun Agung mengakui,
pihaknya dilibatkan untuk kegiatan APKASI dalam bentuk konsumsi. Namun untuk jumlah anggaran Agung juga tidak menyebut secara rinci.
“Kalau secara khusus gak ada kita pakai, di jamuan tamu Pemkab sesuai kebutuhan kegiatan,” akunya.
Sementara Kabag Kesra Faisal Rahman Panjaitan ketika dikonfirmasi mengakui pos HUT APKASI itu anggarannya bukan Kesra melainkan di bagian Tapem Deli Serdang. “HUT di Tapem,” katanya.
Pernyataan Faisal ini berbeda dengan yang disampaikan Kadis Kominfostan Sandra Dewi Situmorang yang menyebut untuk kegiatan fun walk (jalan santai) HUT Deli serdang dirangkai dengan HUT APKASI yang menjadi penyelenggaranya di bagian Kesra Deliserdang. Faisal juga tidak menjawab apakah Kesra Deli Serdang dilibatkan atau tidak dalam kegiatan HUT APKASI.
Sementara, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan ketika ditanya wartawan kenapa jalan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang hingga saat ini banyak rusak tidak diperbaiki malah bertanya balik dan dengan ketus.
“Sekarang saya tanya balik, apakah masyarakat sudah bayar pajak, kalau belum bayar pajak gimana bagaimana bisa jalan diperbaiki dari mana uangnya, ” Ucap Bupati Deli Serdang.
Statemen Bupati tentang untuk memperbaiki jalan masyarakat harus bayar pajak dulu ditanggapi masyarakat dengan membandingkan penggunaan anggaran yang tidak prioritas.
“Ya tentu masyarakat jadi kecewa dengan statemen Bupati masyarakat bayar pajak dulu baru jalannya diperbaiki, karena pajak yang dibayar masyarakat itu tidak hanya PBB, kita belanja, makan dan lainnya itu tetap kena pajak. Semestinya masyarakat yang mempertanyakan pengelolaan anggaran oleh Bupati dan OPDnya, kenapa kantor bupati itu fasilitasnya terus dipercantik, bisa beli mobil dinas baru milyaran, bisa hibah milyaran ke APH dan instansi lain, bisa buat pesta APKASI hamburkan anggaran buat sebagai senang eforia, sementara jalan rusak tak diperbaiki,” Ucap Hari warga Tanjung Morawa. (Wan)
EDITOR : Putra
