Kasus Penipuan Rp 3,6 Miliar, Saksi Ahli: Unsur Penipuan Terbukti

oleh -254 views
SAKSI AHLI : Dr Panca Sarjana SH MH memberikan keterangan sebagai saksi ahli di PN Medan, Selasa (20/1/2021).(IST/POSMETRO MEDAN)

EPAPER

POSMETROMEDAN.com-Pengadilan Negeri (PN) Medan kembali menggelar sidang perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 3,1 miliar. Kedua terdakwa merupakan teman kecil korban,  Rudy.

Kedua terdakwa masing-masing, Tanuwijaya Pratama alias Awi warga Komplek Graha Metropolitan, Jalan Kapten Sumarsono, Helvetia dan Robert Sulistian alias Atak warga Jalan Jalak IV, Medan Marelan, Selasa (20/4).

Sidang dipimpin Majelis hakim yang diketuai Imannuel Tarigan. Agendanya mendengarkan keterangan saksi ahli dan dua saksi dari pihak Panin Bank.

Dr Panca Sarjana SH MH dihadirkan sebagai saksi ahli. Dalam persidangan Dr Panca menegaskan, perkara penipuan dan penggelapan dapat terjadi didahului adanya maksud dan niat jahat dari pihak terkait.

Dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan, berbeda tipis dengan wanprestasi. Namun demikian, secara ahli dirinya menegaskan bahwa suatu perkara dapat disebut sebagai wanprestasi apabila akibat dampak negatif dapat terjadi sebelum dilakukan perikatan atau perjanjian antar pihak.

“Secara hukum, suatu perkara dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak adanya niat dari pelaku untuk mengingkari perjanjian. Meskipun hasil perjanjian itu tidak terlaksana,” sebutnya.

BACA JUGA..  Terjerat Sabu, Warga Barus Diciduk Polisi

“Bagaimana bagaimana suatau perkara dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana?” tanya majelis hakim.

Ditegaskan Panca, bahwa adanya niat dari pelaku untuk memperkarya diri sendiri atau adanya maksud untuk menguasai suatu barang tanpa punya niat untuk mengembalikan.

“Terjadinya tindak pidana penipuan, diawali adanya bujuk rayu dan iming-iming yang dilakukan pelaku terhadap korban sehingga korban menanamkan modal usaha,” tutur Dr Panca.

Padahal kata Dr Panca, pelaku mempunyai maksud memiliki atau menguasai suatu barang dengan tidak menepati perjanjian awal yang telah disepakati.

“Artinya, akibat negatif yang dilakukan pelaku setelah dilakukan perikatan atau perjanjian antar kedua belah pihak. Sehingga akibatnya korban tidak menerima kompensasi atau keuntungan dari perikatan perjanjian yang telah dilakukan,” ucap Panca.

Selain itu, unsur penggelapan dalam perikatan atau perjanjian yang dilakukan, dimana pelaku memiliki niat awal untuk menguasai atau memiliki suatu barang tanpa memiliki niat untuk mengembalikan.

“Jadi unsur penipuan dan penggelapan merupakan suatu rangkaian perbuatan yang diawali niat jahat dan bujuk rayu serta iming-iming dilakukan seseorang dengan maksud memperkaya atau menguasai,” serunya.

BACA JUGA..  Kerja Cepat, Polsek Kota Pinang Ringkus 4 Pencuri Dump Truk 

“Bagaimana jik ada pengembalian dana yang dibayarkan dengan menggunakan bilyet giro?” tanya hakim lagi.

Panca secara tegas menyatakan, apabila pembayaran dengan bilyet giro namun pada saat jatuh tempo ternyata tidak terealisasi, hal itu disebut perbuatan wanprestasi.

“Akan tetapi, apabila giro dimaksud telah berkali-kali diupayakan untuk dicairkan namun ditolak oleh pihak Bank karena saldo tidak mencukupi, maka unsur penipuan sudah terpenuhi,” tegas Dr Panca.

“Perjanjian pengembalian dana dengan limit waktu namun tidak dapat terpenuhi dan telah dicoba berkali-kali tapi tetap juga bermasalah, maka unsur penipuan sudah terbukti,” sambungnya.

Menutup, Panca menyatakan bahwa dalam perkara dimaksud dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan adanya unsur bujuk rayu dan iming-iming pemberian keuntungan masuk dalam kategori penipuan.

“Ditambah lagi, janji pengembalian modal usaha dengan cara pembayaran bilyet giro namun tidak terealisasi menambah kuat penipuan dan penggelapan yang dilakukan pelaku,” pungkasnya.

Sementara, saksi Ahmad dari Bank Panin yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Fransiska Panggabean mengakui adanya kliring yang dilakukan sebanyak 18 giro.

BACA JUGA..  Berkedok Arisan Online, Anak Jaksa Ditipu 

Namun, pihaknya tidak dapat merealisasikan dikarenakan saldo atas nama terdaka Tanuwijaya tidak ada.

“Saldo tidak ada di rekening atas nama Tanuwijaya, sehingga kita (bank) tidak dapat mencairkan,” tegasnya.

Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim menunda persidangan hingga minggu depan dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa.

Dalam dakwaan jaksa sebelumnya, perkara dugaan penipuan dan penggelapan ini diawali dengan bujuk rayu dan iming-iming yang dilakukan kedua terdakwa.

Sehingga korbam Rudy menanamkan modal usaha meubel senilai Rp 3,6 miliar. Namun seiring perjalanan waktu kedua terdakwa tidak memberikan kompensasi keuntungan sebesar 30 persen sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan.

Akibat perbuatan itu, korban melaporkan perbuatan kedua terdakwa ke Polda Sumut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (primer) dan melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (subsider).(bbs)

EPAPER