Surianto Sosialisasi Perda KIBBLA Demi Ibu dan Anak

oleh -65 views

POSMETROMEDAN.com – Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra Surianto SH kembali mensosialisasikan peraturan daerah (Perda) kepada konstituennya di Jalan Pasar IV Barat Kecamatan Medan Marelan, Minggu (11/10). Adapun kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mengetahui Perda Kota Medan Nomor 6 tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir Bayi dan Balita (KIBBLA), demi keberlangsungan ibu dan bayinya.

“Kita sama-sama tahu pentingnya perda ini diketahui bagi masyarakat kita khususnya ibu yang memiliki balita (bayi lima tahun). Kita juga berharap Perda KIBBLA ini bisa maksimal dilaksanakan sebagai upaya melindungi generasi di Kota Medan,” katanya.

BACA JUGA..  Perda Sistem Kesehatan Kota Medan Belum Tersosialisasi Dengan Baik

Butong sapaan akrab pria yang duduk di Komisi II DPRD Medan itu menyebut bahwa terbitnya perda ini pada 2009 lalu menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Medan menjaga dan melindungi warganya. Sebab isi dalam perda tersebut menjelaskan apa saja hak yang didapatkan Ibu dan bayi tersebut.

“Pihak rumah sakit di Medan wajib mengutamakan pelayanan terhadap KIBBLA saat kondisi darurat tanpa menyinggung status ekonomi dan meminta jaminan uang muka. Karena, Pemko Medan melalui perda tersebut telah menjamin kebutuhan mereka selama mendapat perawatan pertama. Jadi bagi Ibu-ibu yang hendak melahirkan tapi terbentur masalah biaya, tak perlu khawatir. Dengan adanya Perda KIBBLA ini proses persalinan sudah ditanggung Pemko Medan,” ujarnya.

BACA JUGA..  Pemko Sosialisasikan Perwal No 27 Tahun 2020 Kepada Pelaku Industri

Dalam suasana diskusi yang menerapkan protokol kesehatan itu, Butong mengingatkan kalau ada sanksi pidana kepada rumah sakit pemerintah maupun swasta apabila tidak melayani pasien KIBBLA sesuai standar pelayanan.

“Rumah sakit yang tidak melayani sesuai Perda KIBBLA, bisa dikenakan sanksi. Salah satunya pencabutan izin praktik fasilitas kesehatan maupun sanksi lainnya sesuai Pasal 11 Perda KIBBLA,” ketusnya.

Untuk diketahui, Pasal 4 mengatur sejumlah hak yang bisa diterima oleh setiap ibu hamil di Kota Medan di antaranya, mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan, mendapatkan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan bersih, mendapat pelayanan kesehatan masa nifas, penanganan kesulitan persalinan.

BACA JUGA..  Gubsu Antusias Sambut Kehadiran Panitia 920 Sumpah Pemuda AMPI Sumut

Selanjutnya mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu, menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki sertifikasi, mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori bagi ibu yang memberikan ASI eksklusif dan ASI sampai anak berusia dua tahun terutama bagi ibu dari keluarga miskin.

Sementara itu pada Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dengan jelas setiap anak baru lahir berhak mendapatkan sejumlah pelayanan kesehatan seperti imunisasi dasar ASI, Air Susu Kolustrum dan lainnya termasuk kondisi lingkungan. (bdh)