POSMETRO MEDAN – Sorotan terhadap kemacetan yang nyaris setiap hari terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Binjai, kini bergeser ke ranah legislatif.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai memastikan akan memanggil pengusaha terkait guna meminta klarifikasi sekaligus pertanggungjawaban atas aktivitas usaha yang dinilai berdampak langsung pada terganggunya lalu lintas.
Penyebab kemacetan dikarenakan adanya aktivitas bongkar muat di sebuah toko klontong ‘Shely’.
Langkah pemanggilan tersebut dinilai penting agar persoalan tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan kesan adanya pembiaran.
DPRD menilai, pemerintah daerah maupun dinas teknis terkait harus lebih peka dan responsif, terutama ketika dampak aktivitas usaha telah dikeluhkan masyarakat secara luas.
“Kemacetan yang terjadi berulang ini tidak bisa dibiarkan, jika terbukti aktivitas usaha berkontribusi terhadap kemacetan, maka harus ada evaluasi dan penataan,” ungkap Ketua Komisi C DPRD Kota Binjai, Hasian Siregar, Selasa (30/12/2025).
Legislatif menegaskan, pelaku usaha juga harus memiliki kesadaran sosial, bahwa kegiatan ekonomi yang mereka jalankan tidak boleh merugikan kepentingan publik.
Jalan umum merupakan fasilitas bersama yang harus dijaga fungsinya agar tetap lancar dan aman bagi seluruh pengguna.
DPRD mendorong agar solusi yang adil dan terukur segera dirumuskan bersama antara pengusaha, pemerintah, dan dinas terkait.
Tujuannya jelas, yakni memastikan roda ekonomi tetap berputar tanpa mengorbankan kelancaran lalu lintas.
Sebagai contoh, DPRD menyoroti praktik usaha bahan bangunan di tengah kota, kendati toko berada di pusat aktivitas masyarakat, namun pengambilan barang dalam jumlah besar, seperti semen, dilakukan di gudang yang berada di pinggiran kota.
Pola ini dinilai efektif untuk menghindari kepadatan lalu lintas di pusat kota, sekaligus tetap melayani kebutuhan konsumen.
“Model seperti itu bisa menjadi solusi, usaha tetap berjalan, konsumen tetap terlayani, dan lalu lintas tidak terganggu,” tambahnya.
Dengan adanya rencana pemanggilan pengusaha oleh DPRD, publik berharap pemerintah daerah dan dinas terkait tidak lagi terkesan pasif.
Penataan yang tegas, solutif, dan berkeadilan dinilai menjadi kunci agar kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman dapat terurai dan tidak terus menjadi persoalan kronis di jantung Kota Binjai.(dyka.p)
EDITOR : Putra
