POSMETRO MEDAN – Publik kembali menyoroti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, perhatian tertuju pada Wakil Bupati Serdang Bedagai, Adlin Tambunan, yang mengalami lonjakan kekayaan signifikan dalam setahun.
Pada tahun 2022, harta kekayaan Adlin tercatat Rp 13,1 miliar, kemudian melonjak menjadi Rp 22,1 miliar pada tahun 2023. Kenaikan hampir Rp 9 miliar ini memicu kecurigaan publik mengenai sumber kekayaannya, menimbulkan dugaan gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, hingga tindak pidana korupsi.
Ketua Gerakan Aliansi Solidaritas Anti Korupsi (GASAK) Sumatera Utara, Syahputra, mempertanyakan lonjakan LHKPN yang begitu besar dalam setahun. GASAK akan menggelar aksi damai sebagai bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral mahasiswa serta pemuda.
Aksi ini bertujuan mendesak penegak hukum menelusuri asal-usul kekayaan Adlin Tambunan yang dinilai mencurigakan. “Lonjakan fantastis ini harus dijawab dengan transparansi, bukan memperkaya diri sendiri atas penderitaan rakyat,” tegasnya. GASAK mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi mendalam.
GASAK juga meminta KPK RI turun tangan mengaudit seluruh harta kekayaan pejabat di Sumatera Utara. “Kami tidak akan tinggal diam melihat indikasi praktik kotor yang merugikan negara. Kejati Sumut dan Polda Sumut harus bertindak cepat, bila perlu melibatkan KPK untuk mengusut tuntas kekayaan yang diduga sarat korupsi,” jelasnya.
Wakil Bupati Serdang Bedagai, Adlin Tambunan, memilih bungkam saat dimintai tanggapannya terkait LHKPN yang menimbulkan tanda tanya besar. Hingga berita ini diturunkan, belum ada komentar dari yang bersangkutan.ds
