POSMETRO MEDAN – Polemik perebutan 4 Pulau di wilayah Aceh Singkil mengguncang stabilitas nasional. Hingga suara peperangan kembali dilontarkan sejumlah tokoh masyarakat, akademisi dan pentolan mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka ( GAM) terhadap kebijakan Mentri dalam negeri ( Mendagri) Tito Karnavian yang merekomendasikan 4 Pulau tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara.
Aksi penolakan kebijakan administrasi dilakukan Kemendagri sangat tidak populer dan ditentang masyarakat tak hanya di Aceh namun seluruh penjuru daerah di Indonesia hingga Papua. Penolakan itu bermunculan di sejumlah media sosial.
Penolakan pengambilan 4 Pulau Aceh juga menimbulkan kecurigaan publik atas niat Bobi Nasution Gubernur Sumatera Utara sangat berambisi menguasai 4 Pulau di wilayah Aceh Singkil itu. Pasalnya dari gubernur sebelumnya tidak pernah mempersoalkan hal itu,apa lagi mengusik wilayah Propinsi Aceh maupun lainnya.
Aksi penolakan juga datang dari Ketua DPD Partai Demokrasi Perjuangan ( PDIP) Rapidin Simbolon. Ia mengatakan sangat menyayangkan tindakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memutuskan sepihak tanpa ada dasar yang jelas, memberikan 4 pulau di Aceh Singkil untuk Sumatera Utara.
Padahal, pemberian tersebut sama sekali tidak ada urgensinya bagi Provinsi Aceh maupun Sumut, karena keduanya sama sama berada diwilayah Negara Republik Indonesia.
” Toh Negara kita adalah NKRI, tindakan Mendagri seakan membangunkan masa lalu yang tidak baik. Ini saya curiga jangan-jangan ada tambang NIKEL di empat pulau ini, agar dapat lagi dimainkan seperti Blok Medan yang ada di Maluku, dan agar nikel tersebut bisa ekspor secara illegal ke China, sebagai warga Sumut, Saya menyatakan secara tegas bahwa saya tidak setuju jika 4 pulau yang saat ini bernaung dibawah Provinsi Aceh diambil alih oleh Pemprov Sumut” tegas Rapidin dalam siaran persnya dilansir Posmetromedan.com Jum’at,12/6/2025.
Rapidin yang juga merupakan Anggota DPR RI Komisi XIII ini berpendapat Sebaiknya Pemprov Sumut berkonsentrasi untuk membangun Sumut dan membuat terobosoan pembangunan meski dengan APBD yang sangat terbatas, dan tidak membuat gejolak dimasyarakat yang tidak penting.
” Ini tidak penting, yang penting itu perbaikan infartruktur yang menjadi tanggung jawab Pemprov Sumut. Lebih bermanfaat. Kejar yang punya urgensi ke masyarakat sesuai program yang ada. Dari pada membuat gejolak masyarakat dan pertikaian pada hal yang tak penting,” pungkas Drs. Rapidin Simbolon MM.( Wan)
EDITOR : Rahmad
