Perangkat Daerah Pemkab Langkat Diminta Segera Laporkan Pengunaan Barang

oleh
Apel gabungan jajaran Pemkab Langkat, Senin (12/2/2024), di halaman Kantor Bupati Langkat, Stabat. (Istimewa)

POSMETROMEDAN.com- Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Masyarakat Mulyono sampaikan tugas kerja yang harus segera diselesaikan jajaran Pemkab Langkat.

Disampaikannya saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (12/2/2024).

Berikut agenda kerja yang harus segera diselesaikan di antaranya :

Sesuai Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BACA JUGA..  Perjuangan Pendidikan di Nias Utara, Bobby Nasution Ubah Kelas Papan jadi Permanen

Ini dalam rangka percepatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023 sesuai surat Sekretaris Daerah nomor 990 3012/BPKAD/2023 tanggal 28 Desember 2023 bawah penyampaian laporan keuangan perangkat daerah dalam 31 Januari 2024.

Lalu dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Langkat tahun 2023 dan berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

BACA JUGA..  Bayi Penderita Suspek Leukemia Asal Nias Barat, Bobby Nasution Siapkan Rumah Singgah dan Biaya Transportasi

Ditegaskan bahwa kepala perangkat daerah selaku pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan laporan barang penguna semesteran dan tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

Adapun laporan yang dimaksud di antaranya:
– Laporan mutasi barang milik daerah semester II tahun 2023.
– Laporan hasil inventarisasi milik daerah tahun 2023.
– Laporan tindak lanjut BPK RI.

BACA JUGA..  Wakil Bupati Taput Mengarahkan Pembentukan Call Center Pengaduan Terkait Infrastruktur Penerangan Jalan

“Untuk menjadi perhatian kita bersama bahwa sampai saat ini penggunaan barang pada masing-masing perangkat daerah masih belum seluruhnya menyampaikan laporan tersebut” ucapnya

Mulyono kembali mengingatkan seluruh perangkat daerah agar segera menindaklanjuti hal tersebut, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 dapat disampaikan kepada BPK RI sebagai upaya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).(*)

Reporter: MA Santoso
Editor: Maranatha Tobing