Pj. Sekda Kota Tebing Tinggi: Peningkatan Populasi Perkotaan Hadapi Tantangan Yang Semakin Besar

oleh
Pj. Sekda Kota Tebing Tinggi saat membuka acara Forum Group Discussion (FGD) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jumat (22/12/2023) di Ruang Mawar Balai Kota.
Pj. Sekda Kota Tebing Tinggi saat membuka acara Forum Group Discussion (FGD) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jumat (22/12/2023) di Ruang Mawar Balai Kota.

Posmetromedan.com – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi H. Kamlan Mursyid, S.H., M.M. mengatakan peningkatan populasi di perkotaan membuat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menghadapi tantangan yang semakin besar.

Hal ini disampaikan Pj. Sekda Kota Tebing Tinggi saat membuka acara Forum Group Discussion (FGD) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jumat (22/12/2023) di Ruang Mawar Balai Kota.

Untuk itu, menurut Pj. Sekda dibutuhkan upaya yang besar untuk mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat perkotaan, termasuk lahan perumahan dan permukiman beserta sarana, prasarana dan utilitas pendukungnya secara memadai.

BACA JUGA..  Pj Bupati Langkat Sidak ke Desa Tanjung Jati, Ini Pesannya

“Keterlambatan atau ketidakmampuan perkotaan dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat inilah yang dapat mengakibatkan timbulnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh,” pungkas Pj. Sekda.

Dikatakan Pj. Sekda, bahwa FGD ini dilaksanakan sebagai bentuk proses pemutakhiran profil permukiman kumuh dan penyepakatan profil hasil verifikasi dan identifikasi lokasi kumuh serta sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK), yang mana Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengadakan FGD.

BACA JUGA..  Syaiful Kembali Maju Jadi Ketua Wartawan Pemko Medan

“Penyusunan dokumen RP2KPKPK ini yaitu dengan mengidentifikasi 7 (tujuh) aspek kondisi kekumuhan, yaitu kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Adapun identifikasi pertimbangan lainnya adalah legalitas lahan,” jelas Pj. Sekda.

Lebih lanjut dikatakan Pj. Sekda, bahwa penyepekatan terkait dengan RP2KPKPK perlu dilakukan oleh berbagai pihak sebagai bahan tindak lanjut dalam program dan kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BACA JUGA..  Ratusan Pelajar dan Masyarakat Tebing Hadiri Peringatan Isra Mi'raj 1445 H

“Program dan kegiatan penataan serta peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh ini harus berjalan baik dan sukses, tentunya dengan dikawal oleh berbagai pihak, baik pemerintahan, masyarakat maupun swasta,” ujar Pj. Sekda.

Turut serta hadir, Staf Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara (BPPWSU)Nazliansyah dan Edo Rizki P Lubis, para OPD, dan Tim Peliputan Diskominfo.

 

REPORTER: Ridwan Manurung
EDITOR: Surya