33 Pengurus Aron Pembangunan Perumahan Pengungsi Sinabung Terancam di Penjara

oleh
Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo di Kabanjahe, selaku perpanjangan tangan pemerintah untuk melakukan pembayaran pembangunan 171 rumah pengungsi Gunung Sinabung melalui para Ketua Aron. (Marko Sembiring/Posmetromedancom)

POSMETROMEDAN.com – Mangkraknya pembangunan 171 rumah pengungsi Gunung Sinabung di Gang Garuda Kota Kabanjahe, mulai menarik perhatian penegak hukum di Kabupaten Karo. Bahkan sebanyak 33 pengurus kelompok Aron disyaki bakal masuk penjara.

Para pengurus kelompok pengungsi itu disebut telah menerima pembayaran 100 persen untuk pembangunan 171 rumah dari pemerintah melalui Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo. Dan diketahui, pembangunan dimulai tahun 2017 lalu atau sejak 6 tahun lalu hingga saat ini tidak pernah selesai.

Memperkuat peluang para Aron tersebut bakal masuk penjara adalah ketika kemarin pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Karo kepada Posmetromedan.com, menyatakan telah memulai pemanggilan terhadap para pihak yang dianggap memiliki andil mangkraknya pembangunan rumah bantuan pemerintah tersebut.

BACA JUGA..  Perampok Turis Prancis di Bukit Sipiso-piso Ditangkap

Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan rumah pengungsi erupsi Gunung Sinabung dari Desa Gurukinayan, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, dari awal pembangunannya di 2017 lalu hingga saat ini tidak pernah diserah-terimakan kepada pengungsi.

Bahkan, beberapa pengungsi terpaksa menempati rumah yang belum memiliki jendela, lantai, daun pintu dan lainnya, karena mereka tidak sanggup untuk menyewa rumah.

Di lokasi perumahan pengungsi di Gang Garuda, Kota Kabanjahe, terlihat berdiri ratusan bangunan yang tak berpenghuni dengan kondisi bangunan yang telah ditumbuhi semak belukar.

BACA JUGA..  Kisruh Pembagian Warisan, Manalu Bacok Adek Kandung

Seakan tidak ada lagi yang memperdulikan tindak lanjut dari pembangunan tersebut, baik dari BPBD Kabupaten Karo maupun aparat penegak hukum di Karo.

Para pihak yang terlibat dalam pembangunan merasa aman karena penegak hukum seakan tak cukup kuat untuk menyeret mereka ke jeruji besi.

Data yang diperoleh wartawan, disebutkan ternyata pemerintah telah membayarkan biaya pembangunannya kepada setiap ketua Aron memalui rekening pengurus kelompok Aron, sesuai progres.

Terpisah, saat dikonfirmasi kepada Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo, Juspri Nadeak, melalui sekretarisnya, Riski Emilia Br Sinuraya, Rabu (3/5/2023) di ruang kerjanya mengatakan, sesuai juknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui kelompok Aron, pembangunan lahan dan pembangunan rumahnya ditangani langsung oleh kelompok masyarakat  didampingi kekompak yang perekrutannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

BACA JUGA..  Edi Suranta alias Godol Sudah Diserahkan ke Kejari Lubuk Pakam

“Biaya pembangunan rumah diberikan kepada masing-masing kelompok Aron atau melalui rekening bersama antara ketua, sekretaris dan bendahara,” ujarnya kepada wartawan. (*)

Reporter: Marko Sembiring
Editor: Maranatha Tobing