Pos Terpadu Pencegahan Pungli Didirikan di Simpang Doulu  

oleh -4.144 views

POSMETROMEDAN.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta unsur Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Karo yang terdiri dari Polres, Kodim 0205/TK dan Kejari, beserta pengusaha sepakat menghentikan pungutan liar (pungli) menuju objek wisata pemandian air panas di Desa Daulu, Kecamatan Berastagi dan Desa Semangat Gunung, Kecamatan Mardeka.

Hal diputuskan dalam rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (23/11) di ruang rapat banggar kantor DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Iriani Br Tarigan, para wakil Ketua Sadarta Bukit SE MSi dan Davit Kristian Sitepu serta para anggota dewan yaitu Ferianta Purba, Pujiati Br Ginting, Jani Sembiring dan dihadiri Bupati Cory S Sebayang, Wakil Bupati Theopilus Ginting, Kapolres AKBP Yustinus Setyo SH Sik, perwakilan Kodim 0205 TK dan perwakilan Kejari serta para kepala OPD, Kepala Desa, BPD Desa Daulu dan Semangat Gunung.

Dalam rapat tersebut terungkap keluh kesah dari pengusaha pemandian air panas seperti yang diutarakan Natalia Br Kembaren (47) pengusaha pemandian air panas alam Sibayak.

“Bahwa semenjak adanya Covid 19, pengunjung yang datang ke pemandian air panas kami berkurang 50 persen ditambah lagi dengan adanya kutipan-kutipan atau pungli yang berlapis, menambah drastis turunnya pengunjung yang datang untuk mandi air panas ke tempat kami,” ujarnya.

BACA JUGA..  177.880 Dosis Vaksin Coronavac Tiba di Bandara Kualanamu

Padahal kami harus membahar gaji karyawam dan membayar angsuran ke bank serta membiayai kebutuhan sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari hari. “Untuk itu kami meminta kepada Pemkab Karo dan Polres Tanah Karo untuk menghentikan pungli menuju ke pemandian air panas,”ujar Natalia Br Kembaren dengan tegas.

Menyahuti keluhan pengusaha pemandian air panas tersebut, anggota DPRD Karo Ferianta Purba dan Pujiati Br Ginting meminta kepada Pemkab dan Polres Karo untuk menghentikan pungli menuju obyek wisata prmandian air panas, karena sudah berdampak kepada pengusaha air panas dan mencoreng nama Kabupaten Karo.

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua DPRD Karo Sadarta Bukit SE MSi. Memurutnya, bahwa permasalahan pungli ini timbul karena Pemkab tidak bisa mengutip restribusi, karena belum ada payung hukum yang mengaturnya. Sehingga timbul okum-oknum kelompok yang melakukan pungli, sehingga hal ini berdampak kepada pengusaha air panas dengan menurunya kunjungan wisata ke air panas.

BACA JUGA..  Pelaku Bom Molotov Rumah Warga di Pancurbatu Belum Ditangkap

“Untuk itu kita meminta agar pungli ini dihentikan, sebab pemerintah saja tidak bisa melakukan pengutipan restribusi. Untuk itu perlu dibuat pos terpadu di simpang Daulu,” tegas Sadarta Bukit politisi partai Gerindra ini.

Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo SH, SIK mengatakan bahwa, untuk menghentikan pungli yang menuju pemandian air panas dengan membuat pos terpadu di simpang Daulu yang melibatkan Pemkab, Polres dan Kodim 0205 TK sembari menunggu payung hukum yang sedang disiapkan Pemkab Karo yang saat ini sudah berada di Propinsi.

“Sebenarnya saya ingin dari dulu menyelesaikan permasalahan ini dengan duduk bersama seperti ini, karena permasalahan ini timbul karena Pemkab tidak bisa mengutip restribusi sehingga timbulah Bumdes dan oknum preman yang mengutip pada jam jam tertentu. Kita juga telah melakukan patroli ke lokasi tersebut. Untuk itu, solusi yang terbaik adalah membuat pos terpadu yang bertugas 24 jam dengan 3 sip. Dan kita bukan melakukan tangkap lepas, tetapi karena telah ada perdamaian dan berkas perkara dicabut. Namun yang perlu diingat pemerasan itu ancaman hukumnaya 9 tahun, untuk itu marilah kita saling bekersama sama untuk menghentikan pungli tersebut,” ujar Kapolres Tanah Karo.

BACA JUGA..  Menghilang 2 Hari, Ersada Ginting Ditemukan Meninggal di Bawah Jembatan

Bupati Karo Cory S Sebayang mengatakan, untuk mengatasi pungli tersebut maka malam ini sudah ada tim yang berjaga di lokasi menuju pemandian air panas, sembari menunggu aturan atau payung hukum yang saat ini sudah berada di Propinsi.

“Malam ini sudah ada tim yang terdiri dari Pemkab, Polres dan Kodim 0205/TK yang berjaga di lokasi untuk menghentikan pungli tersebut. Karena menurut data yang kami peroleh ada tiga kelompok yang melakukan pungli ke pemandian air panas,” kata Bupati Karo.

RDP tersebut disimpulkan, untuk menyelesaikan permasalahan maka Pemkab Karo segera menyusun regulasi dan Peraturan daerah (Perda). Sembari menunggu regulasi disusun maka disepakati dibuat pos terpadu di lapangan dengan unsur Pemkab, TNI dan Polri serta perangkat desa untuk pengamanan dan ketertiban masyarakat setiap hari sejumlah 6 orang.

Selanjutnya, semua peserta rapat menyepakati untuk menghentikan pungutan liar (pungli) di sepanjang jalan menuju Desa Semangat Gunung dan Desa Daulu. (mrk)

EPAPER