MANDIRI SYARIAH

Kelebihan Quota, PHL Diskanla Medan Rela Gajinya Dibagi dengan Sesama PHL

oleh -267 views

EPAPER

POSMETROMEDAN.com – Malang betul nasib pekerja harian lepas (PHL) yang ada di Dinas Pertanian dan Kelautan (Diskanla) Medan. Pasalnya, gaji mereka harus dibagi untuk temannya sesama PHL.

Di Diskanla Medan tercatat ada 151 PHL yang memiliki SK (surat keputusan) dari kepala dinas. Tugas mereka bervariasi mulai dari pembibitan pohon, menyuntikan rabies ke hewan dan penyuluhan.

Dari 151 PHL itu hanya 103 di antaranya yang gajinya ditanggung oleh anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Medan. Sedangkan 48 gaji PHL lainnya tidak ditanggung.

Sebagai bentuk solidaritas, 103 PHL yang gajinya ditampung APBD Medan rela gajinya dipotong untuk dibagikan kepada rekannya sesama PHL yang gajinya tidak ditampung APBD. Atau total gaji 103 PHL dibagi rata untuk 151 orang.

Dengan begitu gaji mereka yang seharusnya sesuai UMK (Upah Minimum Kota) menjadi lebih kecil. Karena harus rela dibagi.

BACA JUGA..  UKW PWI Sumut Angkatan 38 Segera Digelar

Kepala Diskanla Medan, Ikhsar Risyad Marbun, mengungkapkan kondisi ini sudah terjadi bertahun-tahun. Untuk tahun ini, kata dia, jumlah PHL bukan lagi 151, tapi sudah berkurang 4 menjadi 148.

“4 di antaranya sudah lulus PNS tahun ini,” ujarnya saat rapat bersama Komisi IV DPRD Medan, Senin (8/2).

Rapat sendiri dipimpin Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak, dihadiri anggota Edwin Sugesti, David Roni Ganda, Antonius Tumanggor, Edy Surianta dan Renville Napitupulu.

Ikhsar mengatakan pembagian gaji secara rata itu merupakan inisiatif dari PHL. Tidak ada campur tangannya di sana. “Jadi gaji mereka dibagi untuk temannya,” tuturnya.

Dia mengaku siap diperiksa oleh aparat penegak hukum terkait hal itu. Sebab, pemotongan gaji untuk dibagikan ke sesama PHL adalah inisiatif PHL.

BACA JUGA..  UKW PWI Sumut Angkatan 38 Segera Digelar

“Mereka sudah seperti keluarga. Saya siap diaudit atau diperiksa di aparat penegak hukum. PHL sendiri yang secara kekeluargaan membagi gajinya,” tuturnya.

Anggota Komisi IV DPRD Medan, Antonius Tumanggor, mengatakan, gaji 48 PHL Diskanla sudah ditampung di APBD 2021. Namun, dia tidak tahu mengapa gaji itu tidak dapat dibayarkan.

➡️ Tak Berani Abaikan Intruksi
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Tengku Ahmad Sofyan, menjelaskan alasan kenapa tidak bisa dibayarkan gaji 48 pekerja harian lepas (PHL) di Dinas Pertanian dan Kelautan (Diskanla).

Ia mengakui gaji 48 PHL itu sudah ditampung di APBD Kota Medan tahun anggaran 2021. Namun, diakuinya ada peraturan daerah (Perda) APBD 2021 sebelum dijalankan harus terlebih dahulu dievaluasi oleh Gubernur Sumut.

BACA JUGA..  UKW PWI Sumut Angkatan 38 Segera Digelar

Salah satu poin evaluasi itu, kata Tengku, yakni tidak diperkenankannya penambahan jumlah PHL. “Salah satu rekomendasi (gubernur) tidak boleh menambah PHL, tidak berani kami menambahi,” ujarnya.

Tengku tidak mau mengambil risiko dengan mengabaikan hasil evaluasi APBD 2021 dari Gubernur Sumut karena akan menimbulkan efek yang besar. “Hasil evaluasi diabaikan bisa perda APBD bisa didiskualifikasi,” tegasnya.

Setiap bulan, kata Tengku, PHL menerima gaji sekitar Rp 3,2 juta per bulan atau berdasarkan upah minimun kota (UMK) Medan. Dengan adanya pembagian untuk 48 PHL lainnya, tentu jumlah gaji yang diterima tidak sesuai UMK.

Meski begitu, dia mengaku tidak mencampuri urusan tersebut. Tengku hanya mempedomani evaluasi perda APBD 2021 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumut. (bdh)