POSMETRO MEDAN – Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, SH, menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai program penanggulangan kemiskinan di kawasan Medan Utara.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya memperluas akses lapangan kerja bagi masyarakat lokal, memastikan bantuan sosial tepat sasaran, hingga memperjuangkan penyelesaian persoalan bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi nelayan.
Hal itu disampaikan Hadi Suhendra saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan.
Kegiatan berlangsung di Jalan Sumatera No. 01, Kelurahan Belawan II, Sabtu (13/6/2026), dan dilanjutkan di Jalan Pusara Blok 13 Sicanang, Kelurahan Sicanang, Minggu (14/6/2026).
Sosialisasi tersebut turut dihadiri Camat Medan Belawan Robby Kurniawan, Lurah Sicanang Basu Fransiska, tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan.
Dalam kesempatan itu, Hadi Suhendra menekankan pentingnya keterlibatan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Belawan dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.
Ia bahkan meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan melakukan pendataan terhadap jumlah tenaga kerja lokal yang telah terserap di perusahaan-perusahaan tersebut.
“Saya minta perusahaan-perusahaan yang ada di Belawan memberikan kesempatan kepada anak-anak Belawan untuk bekerja,” tegas Hadi Suhendra.
“Jangan sampai ada praktik pungutan atau biaya masuk kerja. Jika ada oknum yang meminta uang untuk memasukkan kerja, laporkan kepada saya,” sambungnya.
Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Hendra itu juga mengingatkan bahwa pemerintah telah memiliki berbagai program untuk menekan angka kemiskinan, mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC), bantuan pendidikan, pelatihan keterampilan, bantuan perumahan, hingga pemberdayaan usaha masyarakat.
Menurutnya, persoalan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“Tidak boleh ada lagi anak-anak di Belawan yang putus sekolah hanya karena persoalan biaya. Pemerintah telah menyiapkan berbagai program bantuan untuk mendukung pendidikan masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Hendra mengungkapkan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kota Medan telah mendorong alokasi sekitar 30 persen anggaran pembangunan kota untuk kawasan Medan Utara yang meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan.
Ia menilai kawasan tersebut memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah sehingga pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan harus menjadi prioritas.
“Medan Utara merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah. Karena itu pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan harus menjadi prioritas,” katanya.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Di antaranya, sulitnya memperoleh BBM subsidi untuk nelayan, kondisi jalan yang rusak, proyek pembangunan yang belum selesai, banjir, hingga kebutuhan lahan pemakaman baru karena sejumlah tempat pemakaman umum di Belawan telah penuh.
Menanggapi hal itu, Hendra memastikan persoalan BBM subsidi nelayan telah menjadi perhatian DPRD Kota Medan dan akan segera dibahas bersama pihak Pertamina untuk mencari solusi terbaik.
Selain itu, ia juga berjanji akan mengawal berbagai aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, dan kebutuhan lahan pemakaman yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Sementara itu, Camat Medan Belawan Robby Kurniawan menyatakan pihaknya siap mengevaluasi pemanfaatan aset pemerintah yang selama ini digunakan sebagai bank sampah dan membuka peluang agar lokasi tersebut dapat difungsikan sebagai sarana pelatihan masyarakat.
Ia juga menegaskan komitmennya menjaga transparansi penyaluran bantuan sosial serta meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan adanya penyimpangan.
Lurah Sicanang Basu Fransiska berharap sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai program pemerintah dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mewujudkan kesejahteraan warga Belawan, khususnya di Kelurahan Sicanang.(*)
EDITOR: Putra
