POSMETRO MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan, Eko Afrianta Sitepu, menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah (Sosper) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Jalan Brigjen Zein Hamid, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor.
Kegiatan tersebut dihadiri tokoh masyarakat, kepala lingkungan, serta warga yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait persoalan sosial dan pelayanan publik.
Dalam sosialisasi tersebut, Eko Afrianta Sitepu menegaskan pentingnya administrasi kependudukan yang tertib dan akurat sebagai dasar masyarakat memperoleh pelayanan pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pendidikan hingga layanan kesehatan.
“Administrasi kependudukan menjadi dasar utama dalam pelayanan publik. Karena itu masyarakat harus memastikan data kependudukannya lengkap dan valid,” ujar Eko.
Selain penyampaian materi perda, kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi dialog terbuka antara warga dan anggota DPRD Kota Medan tersebut.
Satriani, warga Lingkungan 2, menyampaikan aspirasi terkait minimnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan program pemberdayaan dan membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya anak muda.
Sementara itu, Rahardiansyah, warga Gang Manggis, mengeluhkan persoalan Program Keluarga Harapan (PKH). Menurutnya, masih ada warga yang layak menerima bantuan namun belum terdata sebagai penerima manfaat.
Aspirasi lain disampaikan Herli, warga Kelurahan Titi Kuning, terkait banjir yang kerap terjadi di Lingkungan 4 saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
“Setiap hujan deras, air cepat naik dan masuk ke rumah warga. Kami berharap ada solusi nyata dari pemerintah,” katanya.
Warga juga menyoroti persoalan sensus penduduk dan validasi data administrasi kependudukan agar bantuan sosial tepat sasaran.
Satish Siregar, warga Medan Johor, menyampaikan keluhan terkait pelayanan BPJS Kesehatan yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan medis.
Selain itu, Ibu Nasution meminta adanya pendataan ulang terkait desil masyarakat penerima bantuan sosial. Ia menilai masih banyak data yang belum sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya di lapangan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Eko Afrianta Sitepu mengatakan seluruh masukan masyarakat akan menjadi perhatian dan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
“Kita ingin persoalan masyarakat seperti banjir, bantuan sosial, BPJS, hingga lapangan pekerjaan dapat segera mendapat perhatian dan solusi,” tegasnya.
Kegiatan sosper berlangsung tertib dan penuh antusiasme dari warga yang berharap aspirasi mereka dapat segera ditindaklanjuti pemerintah. (*)
Editor: Ali Amrizal
