POSMETRO MEDAN – Dosen Kajian Ilmu Kepolisian (KIK) dan Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, Dr. Surya Nita, SH, M.Hum melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat (Pengmas) di kantor DPW Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumut, Sabtu (7/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri anggota SPI Sumut dari Pama, Asahan,Medan beserta mahasiswa KIK Semester III Dzul Fadlan sebagai Moderator. Narasumber kegiatan pengmas oleh Aloysius Shindu Satria tentang Diskresi Kepolisian dan Iqbal Rastra Hak Menguasai Negara.
Dosen KIK Dr. Surya Nita, SH, M.Hum pada kegiatan ini menyampaikan bahwa Polisi memiliki Kewenangan Diskresi Kepolisian dirumuskan dalam UU No. 2 Tahun 2002 Dalam Pasal 18 Ayat (1) untuk kepentingan umum, pejabat polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dilengkapi rambu-rambu bagi pelaksanaan diskresi kepolisian pada ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam proses tanya jawab dengan peserta dari anggota SPI SUMUT terkait masalah selama berhadapan dengan polisi dalam jawaban narasumber Shindu bahwa jika bapak ibu mengalami intimidasi silahkan dilaporkan ke dewan pengawas internal seperti Propam, Irwasum dan dewan pengawas eksternal Ombudsman sebagai upaya dalam menyampaikan intimidasi dan meminta maaf kepada para peserta kegiatan menjadi apresiasi terhadap sikap yang dimiliki sebagai anggota polri dan mahasiswa KIK.
Shindu menunjukkan sikap Polri bersama masyarakat semboyan Kapolri Suyudi Ario Seto dilaksanakan dengan baik. Pada Kegiatan ini juga mendiskusikan tentang hak menguasai negara Putusan MK No. 009/PUU-I/2003, MK No. 35/PUU-X/2012, dan lainnya), MK merumuskan bahwa hak menguasai oleh negara mencakup fungsi publik yang meliputi: Merumuskan Kebijakan (Beleid) Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam, Agraria, Dan Cabang-Cabang Produksi Penting.
Melakukan Pengaturan (Regelendaad) Melalui Pembentukan Undang-Undang Atau Regulasi Demi Kepentingan Rakyat. Melakukan Pengurusan (Bestuursdaad) Dan Perizinan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya. Melakukan Pengawasan (Toezichthoudendeaad) agar kekayaan alam benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan semata-mata penguasaan korporasi atau kepemilikan mutlak negara (domeinverklaring zaman kolonial).
Dalam kasus yang dihadapi anggota SPI di lapangan menyampaikan berbagai hal mengapa polisi ada dalam masalah agraria pada prinsipnya polisi sebagai penjangga keamanan dan ketertiban masyarakat ini yang mendasari polisi dapat berperan aktif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam UU kepolisian sebagai penegak hukum, memberikan perlindungan kemanan dan ketertiban masyarakat, sebagai pelayanan dan memberikan rasa keadilan.
Selanjutnya, jika ada masalah di polresta dapat membuat laporan ke Polda sebagai upaya untuk menyampaikan kasus yang ditangani jika sifatnya lebih besar dapat lanjut ke Mabes Polri sebagai upaya memberikan jaminan kepada masyarakat. Pertemuan ini memberikan informasi yang cukup memberikan solusi yang dihadapi serikat petani sebagai bentuk komunikasi pengabdian masyarakat dari Universitas Indonesia yang impact full. (red)
