POSMETRO MEDAN – Berbeda dari Lokasi yang pertama, Andreas Purba menemukan permasalahan di Bidang Pendidikan dan penerima Bansos yang bermasalah.
Di lokasi kedua tepatnya di Jalan Boxit Lingkungan I Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli, dalam kegiatan Sosperda X Tahun Anggaran 2025, Perda No. 05 Tahun 2015, Tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan, Sabtu (25/10/2025) sore, banyak warga yang mengeluhkan nasib anak nya yang telah putus sekolah dan juga bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Seperti yang disaksikan oleh Ramita Manalu. Ibu anak 6 ini bermohon kepada Andreas Purba agar diberikan solusi terkait lapangan pekerjaan, untuk membantu perekonomian keluarga dan juga agar dapat kembali menyekolahkan anaknya yang telah putus sekolah.
“Seperti saya ini kan pak sudah berusia 47 Tahun, anak saya ada 6 orang. Ada yang sudah tidak bersekolah lagi karena tidak adanya biaya. Bantu saya pak agar dapat bekerja demi membantu perekonomian keluarga dan dapat kembali menyekolahkan anak saya, karena jujur saja dengan kondisi saat ini penghasilan suami saya tidak cukup untuk kebutuhan kami, tolong bantu kami pak,” ungkapnya.

Selain persoalan Ramita Manalu, ada persoalan unik yang dialami oleh Santi Simamora. Ia terheran-heran dengan pemerintah yang terkesan tidak adil atas dirinya. Meski telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) salah satu program unggulan di masa pemerintahan Joko Widodo, ia belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah.
“Jadi, saya punya kartu keluarga sejahtera (KKS) di masa pemerintahan bapak Jokowi, tapi saya tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari kartu tersebut. Hanya sebatas kartu, bantuan apapun tidak ada yang tersalurkan kepada saya. Pernah saya mencoba bertanya ke Dinas Sosial Kota Medan, saya diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP dan KK, sudah saya serahkan dan sampai detik ini pun saya terus menantikan bantuan yang ada dari pemerintah yang belum juga saya terima,” bebernya dengan mata berkaca-kaca dan penuh harapan.
Dirinya pun menyampaikan bahwa banyak bansos yang tidak tepat sasaran terlihat di hadapan nya.
“Agar bapak tahu, saya saksikan ini dari mata kepala saya sendiri melihat. Masih 1 lingkungan dengan tempat tinggal saya, saya tidak sebut orangnya, mereka berkehidupan yang cukup bahkan lebih malah mendapatkan bansos. Mereka yang punya kendaraan sepeda motor lebih dari 1, ada juga yang memiliki kendaraan mobil dan rumah mereka juga mewah, malah mendapatkan bansos. Dimana sebenarnya pemerintah ini berlaku adil atas rakyat nya,” kesal Santi Simamora.
“Untuk ibu Ramita Manalu, nanti akan dibantu oleh Pak Dedi Irwanto Pardede dari Dinas Sosial Kota Medan agar dibantu bersekolah kembali. Karena program bapak Presiden kita yakni Sekolah Rakyat yang digratiskan kepada anak-anak yang putus sekolah, namun dengan memenuhi mekanisme dan ketentuan yang ada,” jelas Andreas.
Sementara itu, menjawab keluhan ibu Santi Simamora, Andreas pun terheran mendengarkan penjelasan sang ibu tersebut. Ia juga meminta agar Pemko Medan dalam hal ini Dinas Sosial Kota Medan agar membantu sang ibu.
“Tolong dibantu ya pak Pardede, ibu Santi ini. Agar ibu ini mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan,” tegasnya.
Menjawab hal itu, Dedi Irwanto Pardede menjelaskan bahwa sang ibu harus berperan aktif dan berkoordinasi dengan Pendamping PKH yang ada di lingkungan nya.
“Ibu Santi, agar hadir saat pertemuan dengan pendamping PKH nya yang ada disini kalau saya tidak salah Hendra Simangunsong, karena beliau memegang data seluruh penerima PKH yang ada di lingkungan ini. Nanti akan dibantu oleh beliau dan saya akan koordinasi kan dengan beliau,” tegasnya.
Disisi lain, warga lainnya Mita br. Silaban menuntut rasa keadilan atas anaknya yang diberhentikan sepihak oleh perusahaan usai anaknya tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas.
“Tolong anak saya juga pak, anak saya dipecat setelah mengalami kecelakaan. Belum sampai 3 bulan ia bekerja, karena mengalami kecelakaan parah, anak saya tidak dapat bekerja dan izin ke perusahaan tempatnya bekerja. Disaat itu juga kami dapat kabar bahwa anak saya dipecat. Janganlah semena-mena, main pecat begitu. Tidak ada juga yang mau celaka dan anak saya sangat membutuhkan pekerjaan tersebut,” ungkap Mita br. Silaban.
Menanggapi hal itu, Andreas Purba mengaku akan membahas terkait regulasi tentang kasus yang dialami oleh anak dari Bu Mita br. Silaban tersebut.
“Untuk persoalan anak ibu, kami juga telah berbincang bincang dengan pak Pardede, kami akan kaji ulang terkait peraturan pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan atas peristiwa yang dialami oleh anak ibu. Nanti akan kami sampaikan perkembangan nya ya bu melalui tim kita yang ada disini,” pungkasnya.
Kegiatan Sosper tersebut pun berlangsung penuh khidmat dan diakhiri dengan foto bersama serta pembagian seminar kit. Turut hadir pula Kepling I Tangkal Simamora, Lurah Kota Bangun Indra Siregar mewakili Kecamatan Medan Deli Bidang Catatan Sipil Rivai Siregar, Koordinator PKH Dinas Sosial Kota Medan, Tokoh Agama Pak Sinaga. (*)
Editor: Ali Amrizal












