POSMETRO MEDAN – Tim Pansus II, DPRD Deli Serdang melaporkan dugaan korupsi pajak dan perizinan di Pemkab Deli Serdang yang mengakibatkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah ( PAD) sebesar Rp 50 milyar ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Rabu, 18/6/2025.
Laporan itu diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri ( Kejari) Deliserdang Mochamad Jeffri SH diruang Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Kejari menegaskan akan membongkar semua “permainan” Perizinan di Pemkab Deliserdang dan akan menindaklanjuti dengan tegas bila ada penemuan pidananya.
” Kami pernah memberitahukan ke Satpol PP bahwa ada bangunan tak berizin tapi tak diindahkan Kasatpol PP, ini lah yang membuat kebocoran PAD , Kabupaten ini cukup besar, dimana seharusnya banyak sekali pemasukan PAD untuk mendongkrak agar PAD meningkat” tegas Mochamad Jefri didampingi Kasi intelijen Boy Amali, Kasi Pidsus Hendra Busrian Kasi Datun Astri Heiza Mellisa Nasution.
Terkait laporan ini, Kejari tegas menyikapi bahwa pihaknya akan menindak lanjuti dan melakukan pengusutan apabila ada temuan kebocoran PAD ini.
” Kan sudah ada contoh kita sudah menindak salah satu oknum Pejabat, masa tidak jerah juga , kalau kami menindak semua maka Pemerintahan akan lumpuh , ini kabupaten besar kaya dan banyak industri , bukan kabupaten Konoha ini, heran saya banyak yang demo soal perizinan , jadi nanti bila ada temuan pidananya kita tindak lanjuti, kalau tidak, atau ada kelalaian kita akan membuat pembinaan ” tegas Mochamad Jefri.
Selain ” permainan” Perizinan ia juga mengatakan kebocoran dari PAD Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pihak Bapenda sudah bekerja sama dengan Kejari Deliserdang.
“Terkait PBB, Bapenda sudah berkoordinasi dengan kita sehingga kebocoran PBB ini tidak ada lagi yang “bermain main ” sebut Mochamad Jefri.
Ia mengatakan dengan ada laporan dari Tim Pansus PAD II DPRD Deliserdang ini pihaknya akan segera menindaklanjutinya , namun kalau terkait kepala Daerah tidak menindak ini itu urusan kepala Daerah.
” Ya bila nanti ada niat jahat (mensrea) nya kita akan langsung menindak tegas , bila ada kelalaian kita akan membina nya, nah soal kepala daerah (Bupati Deliserdang) ada laporan dari Tim Pansus PAD II tidak menindak lanjuti itu ranahnya pemkab , namun kalau kita sekali lagi saya tegaskan akan menindak tegas bila ada temuan kebocoran PAD ini ” tandas Mochamad Jefri.
Kunjungan ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang dilakukan oleh Ketua Pansus PAD II DPRD Deliserdang Dr Misnan Aljawi SH MH, pimpinan DPRD ,Wakil Ketua Agustiawan Saragih, Hamdani Syahputra, dan Kuzu Serasi Wilson Tarigan, bersama tim Pansus II, Wakil Pansus Junaidi, beserta anggota tim Pansus, Paian Purba, Zul Amri, Bayu Anggara, Antony Napitupulu, Andi Baso Ariaji, dan Syarifuddin Nasution.
Dalam keterangan persnya, Misnan menyebutkan bahwa langkah mereka melaporkan dan memberikan data kebocoran PAD ini ke Kajari Deliserdang karena banyak perusahaan yang diduga melakukan permainan dari ijin dan lain lainnya, juga banyaknya oknum oknum Pemkab nakal yang diduga bermain.
” Sedikitnya ada 27 perusahaan yang kita panggil di pansus PAD , yang datang 20 perusahaan dan yang 7 lagi mangkir , kita semenjak membentuk tim Pansus ini kita temukan kebocoran PAD Hingga Rp.50 Miliar lebih, ada permainan ijin dan pajak ,nah dasar inilah kita buat laporan ke Kajari Deliserdang yang intinya tujuan ini adalah agar PAD meningkat dan tidak ada kebocoran lagi ” tegas Misnan Aljawi.
Kami berharap, lanjut Politisi PPP ini semoga Kajari Deliserdang segera menindaklanjutinya. Sehingga tidak ada lagi oknum pemkab dan perusahaan nakal yang bermain dalam hal ini karena sangat merugikan masyarakat kabupaten Deliserdang.
” Kami berterima kasih kepada Pak Kajari Deliserdang beserta staf sudah menyambut baik kedatangan Tim Pansus PAD II dan juga sudah menerima langsung laporan kami berupa berkas terkait kebocoran PAD ini ” Pungkas Misnan.( Wan)
EDITOR : Rahmad
