Korupsi Pengadaan Videotron 1 Miliar Lebih, Direktur Johan Dituntut 4 Tahun 6 Bulan 

oleh -58 views

POSMETROMEDAN.com – Korupsi pengadaan Videotron 1 miliarbrupiah lebih, Direktur CV Putra Mega Mas (PMM), Johan dituntut 4 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan, oleh Pengadilan Negeri Medan.

Pria berusia 50 tahun ini dianggap terbukti melakukan korupsi pengadaan enam unit papan videotron di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Medan Tahun Anggaran (TA) 2013 yang merugikan negara Rp 1 miliar lebih.

“Meminta majelis hakim supaya menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Djohan selama 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan,” tandas Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Ainun Siregar dalam sidang virtual di Ruang Cakra VIII Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (1/10/2021).

Menurut JPU, perbuatan warga Jalan Madio SantosobKomplek Mados Permai Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur/ Jalan Ladang Komplek Ladang Mas Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor tersebut terbukti melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dakwaan primair.

BACA JUGA..  Lawan PT. BUK, Ratusan Warga Pagari Puncak 2000 Siosar

Dalam berkas terpisah, Nur Ainun yang didampingi Julita Purba dan Fauzan Irgan Hasibuan juga membacakan tuntutan terhadap terdakwa lain yakni Ellius secara in absentia (tanpa kehadiran terdakwa) dikarenakan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Wakil Direktur (Wadir) CV Tanjung Asli (TA) ini dituntut selama 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia juga dibebankan untuk membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 1.059.676.483.

“Dengan ketentuan, apabila terdakwa Ellius tidak membayar uang pengganti dan harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,” pungkas JPU dari Kejari Medan itu.

BACA JUGA..  Gagal Curi Kabel Listrik, Tukang Bangunan Digiring Warga ke Polsek Medan Baru

Usai mendengarkan tuntutan, Hakim Ketua, Immanuel Tarigan menunda persidangan hingga Senin (4/10/2021) mendatang dengan agenda penyampaian nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa Djohan maupun penasihat hukumnya.

“Karena persidangan terdakwa Ellius secara in absentia, maka terdakwa tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pembelaan dirinya. Jadi untuk terdakwa Ellius pembacaan vonisnya Jumat depan,” cetus hakim mmanuel yang juga merupakan Humas Pengadilan Negeri Medan ini.

Dalam dakwaan JPU Nur Ainun Siregar, pada tahun 2013, Disperindag Medan mendapatkan pekerjaan pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) berupa 6 unit videotron secara online dan layanan informasi harga melalui sms gratis (sms gateway).

Pada November 2012 atau sebelum proyek tersebut ditenderkan, terdakwa Ellius, Djohan dan Irvan Syarif Siregar selaku Kabid Perdagangan Disperidag Medan saat itu serta 2 orang dari kalangan swasta yaitu Nanang Nasution dan Fanrizal Darus telah mengkondisikan perusahaan yang nantinya keluar sebagai pemenang tender.

BACA JUGA..  Sodomi Anak Tetangga, Pelaku Suka Sejenis Sejak SMA

Mereka mengikutsertakan dua perusahaan pendamping dari CV TA. Perusahaan yang dipimpin Ellius telah menerima pembayaran pekerjaan seolah progresnya sudah 100 persen. Belakangan terungkap pekerjaan tidak sesuai kontrak.

Temuan di lapangan, papan videotron terpasang masih di tiga titik yaitu Pasar Petisah, Pasar Simpang Limun dan Pusat Pasar. Sedangkan pada tiga titik lain yaitu Pasar Aksara, Pasar Brayan dan Pasar Kampung Lalang masih berupa pondasi saja (belum ada rangka maupun videotron).

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut, ditemukan kerugian keuangan negara mencapai Rp 1.059.676.483. (gib)

EPAPER