POSMETRO MEDAN – Sebuah video viral dan ramai dihujat netizen terkait Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan meminta masyarakat jangan hanya menspill (membongkar aib) jalan rusak, viral di media sosial (Medsos).
Dalam video itu Asri Ludin juga menyuruh warga (rakyat) membayar pajak karena menurutnya perbaikan jalan tidak bisa menggunakan daun. Dengan arti kata kalau warga tak bayar pajak jangan harap jalannya diperbaiki. Dan Bupati juga melarang warga untuk spil- spil jalan rusak di medsos.
Salah satu video viral yang beredar di Medsos seperti di Instagram (IG) yang dilihat, Rabu (17/6) telah dilihat sebanyak 228 ribu kali dan dikomentari sebanyak 2.725 netizen. Para netizen ramai “menyerang” Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan, bahkan netizen mentag akun resmi @official.kpk seperti akun Instagram fredywirapratama14. “@official.kpk coba audit dulu pak di Deliserdang ini,” tulisnya.
Selanjutnya di akun IG lambe_turah yang memiliki pengikut 12,1 juta itu, baru saja memposting 13 jam yang lalu menuliskan caption postingannya “Heh gimana gimana ?” juga telah dikomentari 2.112 netizen. mayoritas juga “menyerang” Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan dan juga mentag akun resmi @official.kpk serta @komisikejaksaanriofficial yakni akun IG zulhutbansyh “Banyak masyarakatnya lebih besar dari Kota Medan tapi bupatinya ngomongnya kek gitu uda bisa pak @komisikejaksaanriofficial, @official.kpk main” ke daerahnya,” tulisnya.
Video viral itu saat Asri Ludin
ditanya kondisi jalan rusak di Kabupaten Deliserdang, ketika dia meninjau perbaikan Jalan Paluh Gelombang/Jalan Industri) di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percutseitun. “Sekarang kita kan cerita di (Jalan) Paluh Gelombang ini, ya ini kita perbaiki tahun ini,” kata Asri Ludin.
Lalu perekaman pun membandingkan di jalan daerah lain yang masih mengalami kerusakan. Saat itulah Asri Ludin mempertanyakan apakah masyarakat sudah membayar pajak. “Tergantung keuangan kita, masyarakatnya bayar pajak nggak?. Bayar PBB nggak?. Kalau nggak ada, uang pemerintah darimana?. Ini kan sekarang daerah Paluh Gelombang (Desa Tanjung Selamat) termasuk PBB bagus, ya tentu pembangunannya kita arahkan kesana,” ungkapnya.
Asri Ludin mengakui daerah yang berpotensi menaikkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah itulah dikerjakan pembangunannya.
“Jadi mana-mana yang bisa menaikkan potensi masyarakat itu. Itu yang kita kerjakan. Jadi jangan sekedar spill-spill jalan jelek, tapi kontribusinya tidak ada. Kitakan membangun bukan pakai daun, kitakan sekarang membangun pakai uang APBD sendiri,” katanya.
Saat itu Asri Ludin juga menyinggung dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berkurang. Padahal sebagaimana informasi yang didapat bahwa Pemerintah Pusat mengembalikan TKD 2026 kurang lebih Rp 493 Miliar ke Deliserdang, karena wilayah ini merupakan daerah yang terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor pada 2025.
“Dana dari pusat berkurang, kita diharapkan memaksimalkan potensi penerimaan pajak daerah, kalau pajak daerah gak cukup pembangunan apa yang mau kita kerjakan, oke,” tutupnya.
Sikap Bupati Deliserdang Asri Ludin ketika ditanya perbaikan jalan dengan meminta masyarakat membayar PBB diduga kontras dengan kegiatan yang akan HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang bakal digelar tanggal 1-3 Juli tahun 2026 di Deliserdang.
*Diduga Kontras Anggaran HUT APKASI Rp 6,4 Miliar*
Alokasi anggaran HUT ke-26 APKASI yang sempat pejabat lingkungan Pemkab Deliserdang saling ‘melempar bola’ soal berapa rupiah anggaran yang akan digunakan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Deliserdang.
Dari data yang diperoleh dari penyusuran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Ta 2026, nilai rupiah yang diduga berpotensi digunakan dalam kegiatan tersebut mencapai Rp 6.495.870.639 atau Rp 6,4 miliar.
Nilai anggaran Rp 6,4 miliar bersumber APBD Ta 2026 dititipkan di Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Deliserdang yakni di Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Rp 2.342.354.708 atau Rp 2,3 miliar.
Selanjutnya Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata (Disbudporapar) Deliserdang yakni di program pemasaran pariwisata Rp 1.726.643.310 atau Rp 1,7 miliar dan melalui penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya Rp 201.346.820 atau Rp 201 juta.
Kemudian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), program Pameran Dagang Nasional, jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang berjumlah 35 pelaku usaha dengan dengan anggaran mencapai Rp 1.999.925.800 atau Rp 1,9 miliar. Serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Deliserdang yakni di Relasi Media Rp. 225.600.000 atau Rp. 225 juta.
Sementara Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Sandra Dewi Situmorang ketika dikonfirmasi total anggaran yang berpotensi digunakan Rp 6,4 miliar untuk kegiatan APKASI. Sandra belum dapat memastikan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya seperti Dinas Disbudporapar, Dinas Perindag maupun Tapem.
Dia hanya mengakui, di Dinas Kominfostan Deliserdang tidak semua di anggaran Kominfostan yakni Relasi Media Rp. 225.600.000 akan digunakan pada kegiatan APKASI. “Bentar ku konfirmasi, tapi kalau Kominfo relasi media bukan untuk kegiatan APKASI saja tapi untuk seluruh kegiatan Pemkab, selama 1 tahun,” akunya.
Sandra juga berpendapat ketika ditanya satu sisi dalam video viral Bupati Asri Ludin saat ditanya jalan rusak, Bupati malah mempertanyakan apakah sudah membayar pajak, hal ini apakah menurutnya tidak terjadi kontras kebijakan dengan anggaran APKASI yang berpotensi digunakan Rp 6,4 miliar. Sandra memastikan tidak terjadi kontras. “Kalau menurut hemat saya tidak. Karena apa ?. APKASI ini bukan berlangsung setiap tahun eventnya, walaupun saya belum tau ini berapa jumlah anggarannya yang tercover kesini,” Pungkasnya. ( Wan)
EDITOR : Putra
