POSMETRO MEDAN – Ketua Komisi I DPRD Deliserdang Merry Alfrida Br. Sitepu marah dengan ketidak hadiran Kepala Dusun (Kadus) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait bangunan serta lahan Madrasah Firdaus di lahan Eks HGU PTPN, Dusun XI, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang.
RDP dipimpin Merry dari Fraksi Demokrat, berlangsung di ruangan Komisi I, Kamis (11/12/2025) dengan dihadiri Seketaris Komisi I Abdul Rahman MPD (PKS), Anggota Komisi I Herti Sastra Munthe SP (Perindo) dan dua Anggota DPRD Deliserdang dari Fraksi PKS walaupun tidak di komisi I yakni Dwi Andi Saputra Lubis Lc dan H.Syarifuddin Nasution.
Sedangkan pihak terkait sejumlah warga Desa Bandar Klippa termasuk Mantan Ketua DPRD Deliserdang Periode 2014-2019 H. Ricky Prandana Nasution SE, perwakilan PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 1, perwakilan Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), perwakilan Kecamatan Percutseitun dan lainnya.
Merry yang marah dengan Kepala Dusun (Kadus) XI Desa Bandar Klippa Jono Santoso dan membela Mantan Ketua DPRD Deli Serdang Ricky Prandana Nasution yang berniat membangun generasi muda lewat pendidikan dengan pembangunan Madrasah, malah justru diterpa isu ingin menjual atau memiliki lahan tersebut.
Awalnya Merry mendengar salah satu warga mengaku warga Dusun XI menyebut, bahwa lahan tersebut milik Ricky Prandana. Dia mengaku mendapat informasi itu berdasarkan penjelasan Kadus. Lalu Merry mencecar pertanyaan bila warga tersebut bijaksana seharusnya mempertanyakan langsung kepada Ricky yang kediamannya juga tidak jauh dari Madrasah tersebut.
“Kalau bapak orang yang bijaksana, kalau jaraknya tidak sampai ke Berastagi. Apalah salahnya bersama Pemerintahan Desa mendatangi Pak Ricky. Pak Ricky begini lo rencana kami pak Ricky. Tapi, Pak Ricky tidak ikut jadi Dewan Yayasan tidak apa-apa ya pak, nanti orang tua bapak kami masukkan. Nah apalah salahnya pak, saya rasa ini masalah komunikasi ya,” kata Merry.
Ricky Prandana bersama orangtuanya didapat informasi saat RDP dan selesai RDP sejak tahun 2017 atau masih menjabat Ketua DPRD Deli Serdang, turut berpartisipasi membantu masyarakat mempertahankan bangunan dan lahan Madrasah Firdaus yang merupakan lahan eks HGU PTPN II (sebelum beralih ke PTPN I) tersebut agar tetap menjadi fungsi pendidikan dan tidak beralih kepada pihak yang tidak bertanggungjawab.
Saat itu warga mengatakan, kepada Ricky untuk diperjuangkan dan Ricky pun membangun pagar untuk mengamankan aset bangun Madrasah tersebut. Pasca tidak lagi menjabat Ketua DPRD Deliserdang, yang awalnya warga bersepakat untuk membentuk Yayasan untuk mengelola pembangunan Madrasah dimana Ricky termasuk didalamnya beserta beberapa tokoh masyarakat lintas Dusun di Desa Bandar Klippa, sejumlah warga berubah keinginan.
Sejumlah warga malah berkeinginan mengelola Madrasah Firdaus dengan membuat Yayasan mengatasnamakan warga Dusun XI.
Keinginan warga yang mengatasnamakan warga Dusun XI berlanjut dengan salah satu warga atas nama Indra Sukangeanto menyurati DPRD untuk menggelar RDP yang suratnya diterima Anggota DPRD dari Fraksi PKS Dwi Andi Saputra Lubis.
Kembali ke Merry, lalu dia melanjutkan pertanyaannya kepada warga yang hadir dimana keberadaan Kadus XI tersebut. “Oke saya mau bertanya dulu, siapa disini Kepala Dusunnya?,” tidak datang, jawab warga.
Mendengar hal itu membuat Merry merasa berang. Menurutnya kehadiran Kadus sangat penting. “Jadi Kepala Dusun membuat isu dan tidak bertanggung jawab. Dia seharusnya selaku Kepala Dusun, dia itu punya komunikasi yang baik, dia memediasi, dia mengumpulkan. Jangan mengeluarkan isu, mau dijual sama pak Ricky isunya, jadi kita harus bersatu. Lo ini kalian digerakkan untuk buat gerakan tersendiri dengan maksud tertentu, apakah kalian tau tidak?. Kan bisa aja berasumsi seperti itu, karena dia tidak hadir, tapi sudah menciptakan isu. Mana tanggung jawab dia sebagai Kepala Dusun,” tegasnya.
Merry mengakui, setelah mendengar dan mencermati kondisi yang ada bahwa Ricky dan warga lainnya sama-sama berniat baik untuk mempertahankan bangunan Madrasah Firdaus tersebut. “Kepala Dusun kalau ada isu dia harus membuat mediasi, dia berwajib untuk membuktikan apakah itu isu atau benar. Jangan malah dia menggerakkan masyarakat membuat chaos (kekacauan). Ini harus ditindak lanjuti ini gak bener ini. Ini niatnya baik semuanya, bapak Rahman, Bapak Indra, Bapak Ricky, tapi karena isu menimbulkan ketakutan, sehingga membuat tindakan tindakan masing-masing,” katanya.
Diakhir RDP Merry pun merekomendasikan bahwa persoalan tersebut untuk dimediasi terlebih dahulu ditingkat Kecamatan agar mengambil keputusan yang terbaik dengan melihat semua pihak serta pihak-pihak diharapkan tidak ada melakukan kegiatan berupa pembangunan. “Jadi ada baiknya di nolkan dulu, kita menunggu ada mediasi pihak Kecamatan,” katanya.
Sementara itu sebelumnya Ricky Prandana Nasution menyebut, dirinya sedikitpun tidak ada niat ingin menguasai Madrasah Firdaus. Dia hanya ingin membantu agar Madrasah Firdaus tetap berdiri dan orang-orang yang mempermasalahkan saat ini, dahulunya yang mengadu kepadanya agar dapat mempertahankan.
“Kalau saya buka CCTV rumah saya, bahwa bapak-bapak datang kerumah saya (meminta bantuan). Artinya jangan juga dikaburkan, dihilangkan bahwa dahulu keinginan baik kita bagaimana ini tidak diambil orang lain. Kan kesepakatan kita dulu seperti itu,” katanya.
Ricky juga mem-flashback disaat itu tidak ada orang-orang yang berani seperti sekarang dimana saat itu lahan masih masih diganggu oleh oknum-oknum OKP. Lalu saat ini Ricky yang sudah memagari Madrasah Firdaus agar tidak disalah gunakan pihak yang tidak bertanggungjawab dan dalam kondisi tidak serumit sebelumnya barulah sejumlah warga berani memprotes dirinya.
“Dilapangan itu gak ada yang berani. Ini saksinya ada saya bawak, waktu ada (oknum) OKP satupun gak ada berani,” ungkap Ricky.
Saksi yang dimaksud Ricky bernama Nurmanto alias Manjek pun menceritakan, bahwa dirinya yang selama ini ditugaskan oleh pihak PTPN untuk menjaga madrasah tersebut mengakui, bahwa warga Dusun XI tidak terlihat sewaktu ada upaya-upaya oknum OKP mempersoalkan Madrasah tersebut. Peran serta Ricky lah saat itu yang berjuang agar tetap berdiri Madrasah Firdaus.
“Saya menjaga Madrasah yang ditugaskan PTPN tahun 2016 yang saya tahu (warga Dusun XI) yang peduli terhadap Madrasah tidak ada. OKP ada yang datang, cuma tidak pakai seragam,” akunya.
Sementara itu salah satu warga Dusun VII Desa Bandar Klippa Rahman usai RDP mengakui, dirinya bersaksi dan yang membawa tokoh-tokoh masyarakat Desa Bandar Klippa kerumah Ricky Prandana Nasution yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Deli Serdang agar dapat mempertahankan Madrasah Firdaus.
Dimana Ricky Prandana Nasution yang juga putra asli Desa Bandar Klippa pernah mengenyam pendidikan agama Islam non formal di Madrasah Firdaus tersebut terpanggil untuk mempertahankan bahkan bercita cita membangun lebih baik lagi.
“Jadi sebelumnya Pak Ricky menyarankan agar dapat lahan itu dihapusbukukan dari PTPN terlebih dahulu membuat Yayasan, supaya diajukan kepada Gubernur. Saat itu terjadi kesepakatan. Namun belakangan ada sejumlah warga malah membuat Yayasan baru, terpecah pecah lah kondisinya sekarang,” ujarnya
“Lalu mereka juga saling curiga mencurigai dan yang tertuduh Pak Ricky. Mereka membuat Yayasan sendiri tidak melibatkan Pak Ricky yang sudah banyak mengorbankan moril dan materil yakni membangun pagar bahkan ingin menjadikan madrasah itu bertaraf internasional dengan berlantai tiga,” tambahnya
Sementara itu mewakili warga mengapa tidak ingin keterlibatan warga Dusun lainnya dan harus warga Dusun XI mengelolanya karena lokasinya di Dusun XI.
“Karena lokasi Madrasah itu berada di Dusun XI dan kami masyarakat disitu mampu membangun itu Madrasah, artinya dalam swakelola masyarakat kita siap tanpa campur tangan pihak lain. Andai kata pihak lain ingin menyumbangkan wakaf ataupun infaq yang tidak mengikat silahkan saja,” katanya.
Saat disinggung, bahwa Komisi I merekomendasikan saat mediasi yang akan datang di Kecamatan agar pihak dusun lain juga dilibatkan, Indra mengakui akan mempertanyakan kembali.
“Terlibat semuanya ?. Jadi dalam hal ini nanti kalau dilakukan mediasi selanjutnya di pihak Kecamatan akan saya pertanyakan itu. Apakah Madrasah itu milik pribadi atau milik masyarakat?. Andai kata itu milik pribadi, kami tidak setuju,” katanya.
Sedangkan Kadus XI Jono Santoso ketika dikonfirmasi membantah kalau dirinya yang menebar isu bahwa Ricky Prandana Nasution menjual lahan tersebut.
“Makasih atas konfirmasinya, saya tak perna menyatakan bahwa Ricky akan menjual lahan Madrasah kepada pihak manapun termasuk RS (Rumah Sakit)” katanya.
Jono mengaku, bahwa justru dirinya dan Kepala Desa (Kades) yang di isukan warga tahun 2024 kalau menjual lahan Madrasah kepada pihak Rumah Sakit.
“Maka saya klarifikasi tahun 2024 dengan mengumpulkan tokoh-tokoh yang saya anggap bisa jadi panutan di rumah bapak Hamdani Gang Rukun,” ucapnya.
Jono menyebut, dirinya tidak hadir RDP karena tidak ada undangan. “Tadi Kadus tidak hadir karena dalam RDP tidak termasuk orang yang di undang, saya takut kalau saya hadir malah di suruh keluar karena tidak ada dalam undangan RDP tersebut,” sebut Jono.
EDITOR: putra
