CSR Perusahaan Swasta Bentuk Tanggungjawab Penurunan AKI-AKB

oleh
Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Deliserdang, Putra Jaya Manalu SE MM bersama peserta Workshop Pelibatan Sektor Swasta dalam Penurunan AKI dan AKB yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Deliserdang bekerjasama dengan USAID Momentum Sumatera Utara di Prime Plaza Hotel Kualanamu, Kamis (1/12/2022). (Demson Tambunan/Posmetromedancom)

POSMETROMEDAN.com – Corporate Social Responcibility atau CSR merupakan salah satu bentuk tanggungjawab sosial perusahaan yang bisa dikelola untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Deliserdang.

Hal itu disampaikan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Deliserdang, Putra Jaya Manalu SE MM ketika menjadi narasumber pada Workshop Pelibatan Sektor Swasta dalam Penurunan AKI dan AKB yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Deliserdang bekerjasama dengan USAID Momentum Sumatera Utara di Prime Plaza Hotel Kualanamu, Kamis (1/12/2022).

Putra Jaya Manalu SE,MM mengatakan, hal itu menjadi penting mengingat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan menjadi salah satu mandat Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, sementara kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di Deliserdang masih terbilang tinggi.

Sedangkan untuk mendorong tata kelola CSR lebih baik, perlu dipayungi regulasi yang lebih kuat dan bersifat mengatur.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang sudah memiliki SK Bupati No.86 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan CSR yang diketuai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kuangan dan Pembangunan, Ir Hj Syarifah Alwiyah MMA yang membacakan sambutan Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan mengemukakan kasus kematian ibu dan bayi masih menjadi permasalahan penting untuk ditanggulangi.

BACA JUGA..  Polda Sumut Tembak Dua Begal Sadis di Belawan, Lengan Korban Disayat Cutter

Maka dari itu, dibutuhkan sinergitas dari berbagai pihak untuk ikut berkontribusi dalam penurunan AKI dan AKB, mulai dari keluarga sampai pemerintahan dengan cara meningkatkan kesadaran, kemauan serta kemampuan kader kesehatan.

Workshop tersebut merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya mempercepat penurunan AKI dan AKB, dengan memperkuat akses dan layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sesuai Standard Mutu Layanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan milik swasta.

“Semoga pemahaman dan komitmen seluruh perangkat daerah akan pentingnya peningkatan kualitas kesehatan ibu dan bayi baru lahir semakin menguat dan mampu diimplementasikan dalam setiap program kerja dan kebijakan,” Ir Hj Syarifah Alwiyah MMA.

Di tempat yang sama, Andriza Rifandi SSTP MAP, Kepala Bidang (Kabid) Sosial dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Deliserdang selaku fasilitator dalam workshop tersebut, mengutarakan tentang potensi pengelolaan CSR untuk penurunan AKI dan AKB di Deliserdang sangat besar. Karena di Kabupaten Deli Serdang, sektor swasta yang beroperasi sangat banyak.

BACA JUGA..  TMMD Ke-128 di Gebang, Wujudkan Akselerasi Pembangunan Desa

Jadi, upaya penurunan AKI-AKB bukan hanya tanggungjawab pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan.

“Semua pihak semestinya ikut terlibat, termasuk swasta seperti perusahaan, perbankan dan usaha lain yang secara regulasi sudah diatur untuk ikut berkontribusi,” sebutnya.

Di sisi lain, salah satu isu yang menjadi tantangan penurunan AKI-AKB disampaikan narasumber Dinas Kesehatan, dr Ni Putu Yurizka, perihal sistem rujukan.

Saat ini, Deliserdang sudah memiliki Perjanjian Kerjasama (PK) jejaring sistem rujukan yang ditandatangani berbagai pihak, termasuk semua rumah sakit (RS) di Deliserdang.

“Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama perlu segera dilakukan agar perjanjian itu juga bisa didukung melalui pelibatan pihak swasta,” tegas dr Putu yang juga Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Deliserdang.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Deli Serdang, Justralam Sembiring dalam penyampaiannya sebagai narasumber menyebutkan isu penurunan AKIAKB perlu didukung dan merupakan hal yang baru bagi Kadin secara kelembagaan.

Di kesempatan yang sama, Penanggungjawab Program USAID Momentum Kabupaten Deliserdang, Syafrimet Azis yang memandu sesi formulasi hasil workshop menekankan, dukungan pihak swasta untuk isu maternal dan neonatal bisa diatur dalam regulasi khusus terkait kesehatan.

BACA JUGA..  Inalum Salurkan Bantuan untuk Samosir, Bupati Vandiko Dorong Keberlanjutan Program

“Dengan sudah adanya Kelompok Kerja (Pokja) Penurunan AKI AKB Deliserdang, tentunya hal ini bisa didorong dan menjadi daya ungkit bagi upaya memuliakan ibu dan melindungi masa depan Kabupaten Deliserdang,” terangnya pada workshop yang diikuti perwakilan RS swasta yang didampingi Program Usaid Momentum, Dinas Kesehatan, Bappedalitbang, Dinas Sosial, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), PPNI dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), PTPN dan BUMD Deliserdang.

Momentum Private Healthcare Delivery (Momentum USAID), sebutnya, merupakan proyek bidang kesehatan yang dirancang di atas program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam upaya penurunan AKI-AKB di Indonesia.

Momentum USAID bekerja di 25 kabupaten/kota berprioritas tinggi pada rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan primer swasta untuk meningkatkan kapasitas layanan, memperkuat data untuk pengambilan keputusan dan manajemen adaptif, meningkatkan jejaring rujukan, dan mengembangkan model berkelanjutan yang dapat direplikasi dan terukur.

Hadir pula dalam workshop tersebut, Kepala Bappedalitbang Deliserdang, Dr Ir Remus Hasiholan Pardede MSi; Kepala Dinas P3AP2KB Deliserdang, Era Permata Sari SH MM; pimpinan USID Senior Program Manager, dr Apsari Diana Kusumastuti MARS, dan lainnya (*)

REPORTER : Demson Tambunan
Editor: Maranatha Tobing