POSMETRO MEDAN – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Aceh Tenggara Julkifli, S.Pd, M.Pd menghadiri Rapat Koordinasi Nasional mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Pembelajaran Sabtu (5/9).
Kegiatan yang berlangsung di Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada 3 s.d. 5 September 2026 ini juga dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Penyelesaian Serah Terima Aset Digitalisasi Pembelajaran.
Rakor nasional ini langsung dihadiri, mentri kemdikdasmen, sekjen, dirjen PAUD, SD,SMP, SMA, ketua komisi IX DPRI RI, perwakilan kapolri, inspektorat pusat , perwakilan kejaksaan, semua kepala BPMP, semua kepala Dinas Pendidikan propinsi, kepala Dinas pendidikan kabupaten seluruh indonesia.
Kepala Dikbud Aceh Tenggara Julkifli, S.Pd, M.Pd, kepada posmetromedan Sabtu (5/9) melalui via telpon menyampaikan komitmen Pemkab Aceh Tenggara untuk mendukung penuh percepatan revitalisasi sekolah. Fokusnya tidak hanya pada perbaikan fisik, tetapi juga penguatan ekosistem pembelajaran digital.
“Inpres 7/2025 ini momentum kita untuk membenahi sekolah-sekolah, terutama di daerah 3T. Revitalisasi harus menyeluruh, mulai dari ruang kelas yang layak, laboratorium, hingga akses internet dan perangkat digital bagi guru dan siswa,” ujar Kadis Dikbud.
Pada sesi penandatanganan, Pemkab Aceh Tenggara bersama pemerintah pusat menandatangani Nota Kesepahaman Revitalisasi Satuan Pendidikan. Nota ini menjadi payung kerja sama untuk percepatan perbaikan sarana prasarana sekolah prioritas di Aceh Tenggara.
Selain itu juga dilakukan Penyelesaian Serah Terima Aset Digitalisasi Pembelajaran. Aset yang diserahkan meliputi Interactive Flat Panel, laptop guru, perangkat penunjang pembelajaran, dan penguatan jaringan internet sekolah.
“Setelah aset diserahterimakan, tugas kita memastikan langsung digunakan untuk pembelajaran. Operator sekolah wajib validasi data dan guru harus siap dengan pelatihan pemanfaatannya, agar tidak mangkrak,” tegasnya.
Kepala Dikbud menambahkan, skema baru penyaluran bantuan tahun 2026 yang berbasis semester menuntut sinkronisasi data yang cepat dan tepat. Pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil rakor dengan melakukan pendataan ulang sekolah prioritas di Aceh Tenggara.
Rakor 3 hari ini ditutup dengan penyusunan peta jalan pelaksanaan Inpres 7/2025 di daerah. Pemerintah pusat menargetkan seluruh proses revitalisasi dan digitalisasi berjalan terintegrasi agar mutu pendidikan dasar dan menengah meningkat signifikan.(Zal)
EDITOR : Putra
