POSMETRO MEDAN – Menjelang peringatan Hari Jadi Kota Binjai ke-154, kritik tajam terhadap kinerja pemerintah daerah mencuat dari kalangan aktivis dan mahasiswa. Bukannya menampilkan capaian pembangunan, dinamika politik antara Wali Kota dan DPRD justru dinilai menjadi perhatian utama publik dalam beberapa waktu terakhir.
Aktivis Kota Binjai, Oza Hasibuan, menilai konflik komunikasi dan kegaduhan politik antara eksekutif dan legislatif telah menciptakan citra negatif di tengah masyarakat.
“Ulang tahun ke-154 ini seharusnya menjadi momentum refleksi kemajuan daerah, bukan panggung drama politik. Masyarakat tidak membutuhkan pertentangan elite, masyarakat membutuhkan solusi atas persoalan kota,” ujar Oza dalam keterangannya, Jumat, (8/5/2026).
Menurut dia, sejumlah kebijakan yang diambil sejak awal kepemimpinan saat ini dinilai belum menunjukkan arah pembangunan yang jelas dan matang.
Aktivis juga menilai pemerintah lebih banyak disibukkan oleh polemik politik dibanding penyelesaian persoalan mendasar masyarakat.
Dalam pernyataannya, para aktivis menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dianggap menjadi pekerjaan rumah besar Pemerintah Kota Binjai.
Pertama, rendahnya target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum mencerminkan upaya maksimal dalam menggali potensi daerah.
Kondisi itu disebut menunjukkan lemahnya inovasi pengelolaan sumber pendapatan serta belum optimalnya pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran.
Kedua, persoalan lapangan pekerjaan yang dinilai semakin memprihatinkan, tingginya angka pengangguran dan minimnya investasi disebut membuat banyak anak muda kesulitan mendapatkan pekerjaan di kota sendiri.
Selain itu, aktivis juga menyoroti program kesejahteraan masyarakat yang dianggap belum menyentuh akar persoalan kemiskinan.
Penanganan terhadap pedagang kaki lima (PKL) hingga bantuan sosial dinilai belum menghadirkan solusi jangka panjang.
Kritik juga diarahkan pada pola pembangunan infrastruktur yang disebut cenderung reaktif, perbaikan jalan dan fasilitas umum dinilai baru dilakukan setelah muncul protes masyarakat atau viral di media sosial.
Tak hanya itu, arah pembangunan Kota Binjai juga disebut belum memiliki visi yang kuat.
Aktivis menilai sejumlah kebijakan berjalan stagnan dan pemerintah dianggap kurang tegas dalam menegakkan peraturan daerah, khususnya terhadap kalangan tertentu.
Sorotan lain turut diarahkan pada maraknya isu dugaan korupsi yang belakangan mencuat dan menyeret sejumlah pejabat. Kondisi itu dinilai semakin memperburuk citra Kota Binjai di mata publik.
Menutup pernyataannya, Oza menegaskan usia 154 tahun merupakan fase matang bagi sebuah kota untuk menunjukkan kemajuan yang nyata.
Ia meminta pemerintah dan DPRD segera memperbaiki komunikasi politik dan fokus pada kepentingan masyarakat.
‘Jika sisa masa jabatan ini hanya diisi dengan kegaduhan politik dan kegagalan memenuhi target pembangunan, maka sejarah akan mencatat periode ini sebagai masa kemunduran Kota Binjai,” tegas Oza.(dyka.p)
EDITOR : Putra
