POSMETRO MEDAN– Kamis, 15 Januari 2026 sekitar pukul 09.45 WIB, sejumlah jurnalis melakukan kunjungan ke SMP Negeri 2 Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka menjalankan tugas jurnalistik sebagai fungsi kontrol sosial.
Namun, upaya tersebut mendapat hambatan dari pihak sekolah. Petugas piket menyampaikan bahwa Kepala Sekolah SMPN 2 Tanjung Morawa, Bambang, baru saja meninggalkan sekolah. Selanjutnya, jurnalis diarahkan bertemu dengan petugas Sarana dan Prasarana (Sarpas) yang enggan menyebutkan identitasnya.
Ironisnya, petugas Sarpas tersebut justru melarang jurnalis memasuki lingkungan sekolah, termasuk untuk melihat kondisi ruangan dan kamar mandi sekolah. Larangan itu, menurut pengakuannya, merupakan perintah langsung dari Kepala Sekolah.
Dihubungi kepala sekolah Bambang tak menjawab, dan di sms pun tak dibalas juga.
“Saya hanya menjalankan perintah atasan,” ujar petugas Sarpas singkat, sembari menolak menyebutkan namanya.
Sikap tertutup pihak sekolah ini memunculkan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam lingkungan SMPN 2 Tanjung Morawa? Mengapa jurnalis dilarang melihat fasilitas sekolah yang notabene merupakan sarana publik?
Padahal, kehadiran jurnalis ke lingkungan sekolah bukan untuk mencari sensasi, melainkan memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kondisi sarana pendidikan yang dibiayai oleh negara. Pelarangan tersebut justru menimbulkan dugaan adanya hal-hal yang ingin ditutupi dari pengawasan publik.
Lebih mencurigakan lagi, penolakan dilakukan tanpa alasan jelas dan tanpa dasar hukum yang disampaikan kepada jurnalis. Bahkan, sekadar menyebutkan identitas diri sebagai pejabat sekolah pun ditolak.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Sekolah SMPN 2 Tanjung Morawa, Bambang, belum dapat dikonfirmasi terkait larangan tersebut. Publik pun berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang segera turun tangan dan memberikan klarifikasi, agar tidak muncul asumsi liar di tengah masyarakat.
Keterbukaan informasi publik merupakan amanat undang-undang. Jika lingkungan sekolah saja tertutup terhadap kontrol sosial, lalu di mana lagi publik bisa berharap pada transparansi? Rom
EDITOR : Putra
