POSMETRO MEDAN – Sejumlah pejabat di jajaran Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), dilaporkan mengundurkan diri massal. Belum diketahui , apa yang menjadi penyebab para pejabat ini mengundurkan diri dari jabatannya.
Meski, alasan pengunduran diri ini telah dilakukan secara resmi karena ingin fokus kepada keluarga. Namun, masyarakat menuding lain dengan mempertanyakan gaya kepemimpinan Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan.
Sebab baru pertama kali di Kabupaten Humbahas ini , secara massal pejabat di era Pemerintahan Humbahas mengundurkan diri.
Beberapa pejabat yang mengundurkan diri diantaranya, Staf Ahli Rommel Silaban, Asisten Adminitrasi dan Umum Setdakab Tua Marsatti Marbun, Kadis Sosial Frans Judika Pasaribu, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP2A) Maradu Napitupulu, dan Kadis Kominfo Batara Franz Siregar, Kaban KesbangPol Ferry Sitorus.
Kepada wartawan, salah satu tokoh pemuda Tumpal Sirait mengatakan, bahwa pengunduran diri secara massal sejumlah pejabat di era Pemerintahan Oloan Paniaran Nababan menjadi sejarah kepemimpinan Pemerintahan Humbahas dan sangat janggal, apalagi ditengah merosotnya ekonomi dan efisiensi anggaran.
” Perlu dipertanyakan gaya kepemimpinan baru kita ini. Dengan kondisi ekonomi lagi merosot dan ini menjadi sejarah di Humbang Hasundutan,” kata Tumpal via WhatsApp saat dihubungi,” Kamis (18/).
Menurut Ketua Dewan Pembina Aliansi Masyarakat Kampus Humbang Hasundutan (AMK) ini, ia menduga pengunduran diri para pejabat itu bisa terjadi adanya ketidak keharmonisan antara Bupati dengan sejumlah pejabat. Apakah karena ada tekanan atau intervensi agar mengikuti kemauan yang tidak sesuai aturan.
Meski, alasan pengunduran diri sejumlah pejabat telah dilakukan secara resmi karena ingin fokus kepada keluarga.
” Ada hal lain dibalik itu, karena baru ini pertama kali di Humbahas,” katanya.
Dikatakannya, sikap mundurnya para pejabat itu seharusnya menjadi tamparan keras di era Pemerintahaan Oloan.
Karena, mundurnya para pejabat dari jabatan publik yang diemban masing-masing bisa jadi merupakan sebuah kegagalan Oloan dalam menjalankan roda pemerintahan barunya.
Dan ini bisa menjadi karena ketidakkemampuan Pemerintahan Oloan mengelola internal kelembagaan yang dipimpinnya. Menunjukkan lemahnya kualitas kepemimpinan , sehingga para pejabatnya dengan lebih memilih untuk lari menghindari tanggungjawab dengan cara mengundurkan diri dari jabatan.
Sebab, sambungnya, pemerintahan yang baru saja dilantik idealnya membawa semangat baru.
” Namun kalau baru mulai saja sudah ditinggal “anak buah”, masyarakat wajar bertanya-tanya: “Ada apa sebenarnya di dalam?” Mundur itu hak setiap pejabat. Tapi mundur serentak, rasanya bukan kebetulan. Ini bisa jadi alarm awal bahwa komunikasi dan soliditas dalam pemerintahan baru belum sepenuhnya terbangun,” katanya.
Apalagi, sambung dia, budaya politik mundur seseorang dari jabatannya sebelum berakhir masa tugasnya bisa dianggap sebagai tindakan seorang pengecut yang lari dari tugas dan tanggungjawab publik yang diamanahkan kepadanya.
Apalagi, jika terbukti bahwa ternyata kemunduran para pejabat itu karena ada konflik ditingkat internal.
” Tetapi ada juga mundurnya dari jabatan bukanlah tanda kelembagaan. Mundur adalah bukti integritas, meninggikan diatas nafsu,” katanya.
Menurutnya, jika kondisi seperti ini terus berlangsung maka Pemerintahaan Humbahas di era Oloan , pertumbuhan pembangunan dan ekonomi di Humbahas tidak akan maju.
Ia berharap, agar kondisi ini dan menjadi tamparan keras bagi Bupati Humbahas untuk segera diperbaiki. ” DPRD harus menyikapi hal ini, jangan sampai Humbahas ini tidak maju, yang sebelumnya di era Pemerintahaan Dosmar sudah berusaha untuk memajukan pembangunan,” harapnya.
” Kita harapkan juga Bupati segera melakukan assesment bagi eselon II agar OPD yang kosong segera dilengkapi pejabat defenitif dan tidak Pelaksana Tugas. Dan kita minta, agar proses pengisian jabatan berlangsung transparan dan sesuai sistem merit. Dan, Oloan agar membangun komunikasi dan dialog internal, bukan sekadar komando politik,” pintanya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Humbahas Benyamin Nababan membenarkan pengunduran dirinya dari salah satu keenam pejabat tersebut.
” iya benar (Frans Pasaribu/Kadis Sosial). Alasan nya beliau ingin fokus mendampingi anak dan keluarga, itu alasan beliau di surat permohonan yg disampaikan ke kami,” kata Benyamin.
” Mulai hari ini (Selasa (16/9) plt. Kepala dinas sosial sudah pak ober pak. Tadi jam 14.00 wib, sk plt. Kepala dinas sosial sudah diserahkan. Plt. Kepala dinas sosial adalah Bpk. Ober Munthe,” ungkap Benyamin via WhatsApp,” Selasa (16/9).
Menurut Kabid Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi BKPSDM ini, surat pengunduran diri Frans Pasaribu langsung diantar Frans Pasaribu ke BKPSDM.
Disinggung, kinerja Frans Pasaribu selama menjabat Kepala Dinas Sosial, bagaimana BKPSDM menilai, apakah ada keluhan atau kinerja buruk, Benyamin mantan ASN dari Tapanuli Utara ini mengaku hak preogratif Bupati.
” Itu yang menilai kinerjanya adalah pimpinan, bukan saya, atasanya Bupati. Ok cukup sampai disitu aja ya tulang,” kilahnya sembari langsung mematikan telepon seluler dari WhatsApp.ds
EDITOR : Rahmad
