PERUMAHAN WEB

Diduga Penambangan Ilegal, Presiden Jokowi Diminta Perintahkan Tutup PT Jui Shin Indonesia

oleh
Truk yang membawa hasil tambang berupa pasir kuarsa. (ist)

Posmetromedan.com – Negara dengan ‘segudang’  institusi penegak hukum di dalamnya (Polri, Kejaksaan, KPK) tidak boleh kalah dengan para mafia pertambangan maupun perusahaan yang menikmati hasil pertambangan ilegal, sebagai penadah hasil tambang ilegal, yang berakibat sangat besar merugikan pendapatan negara, pendapatan pemerintah daerah, dari pajak dan macam jenis penerimaan lainnya.

Juga diduga adanya oknum-oknum yang  bercokol di instansi saat ini, menjadi ‘kaki tangan’ para mafia dalam memuluskan bisnis kotor mengeruk sebesar-besarnya hasil kekayaan alam dari berbagai wilayah di tanah air, harus pula dibersihkan, diberikan ganjaran hukuman yang tegas sampai ke akar-akarnya.

Kemudian, sudah tidak asing terdengar adanya lingkaran mafia di dunia pertambangan Indonesia saat ini,  sehingga Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara diminta mau mengambil sikap tegas, memerintahkan para pimpinan aparat penegak hukum maupun kementerian di bawahnya untuk menindak perusahaan-perusahan tambang yang melanggar hukum lalu menghentikan aktivitasnya.

Begitu juga dengan para mafia di dalamnya juga oknum-oknum aparat negara bila terlibat membekingi.

Hal ini diungkapkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Proletar, Ridwanto Simanjuntak. Rabu (12/6).

Dari kondisi tersebut, diambil contoh yang terjadi di Propinsi Sumatera Utara, bahwa sudah bertahun- tahun sebuah perusahaan besar dengan nama PT Jui Shin Indonesia diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan yang menyebabkan kerugian negara dan masyarakat.

Di Desa Gambus Laut, Dusun 5, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara, PT Jui Shin Indonesia diduga sebagai penadah hasil tambang berupa pasir kuarsa yang ditambang PT BUMI.

Sesuai informasi, PT Jui Shin sebagai pemilik alat berat ekscavator yang bekerja melakukan penambangan pasir kuarsa sekaligus pemilik lahan lokasi tambang, sedangkan PT BUMI yang mengerjakan melakukan aktivitas pertambangannya.

Lalu hasil tambang pasir kuarsa tersebut digunakan PT Jui Shin Indonesia sebagai  bahan baku memproduksi keramik untuk dikomersilkan.

Dinilai melanggar hukum, baik dari segi kerusakan lingkungan yang disebabkan pertambangan pasir kuarsa itu, sebab diduga penambangan dilakukan di luar dari kordinat dalam izin RKAB perusahaan penambang PT BUMI.

BACA JUGA..  Bisnis Sabu Iwan Mustang dan Bunda di Rumah Kos Kena  Gerebek

Buktinya, selain berdekatan dengan sungai dan aktivitas perusahaan penambangan pasir kuarsa PT BUMI diduga menjebol daerah aliran sungai hingga lokasi tambang yang sudah berbentuk danau besar itu airnya  tembus mengalir  ke sungai melalui daerah aliran sungai yang sudah dijebol.

Lahan warga bernama Sunani sekitar 4 hektar pun yang terdapat pasir kuarsa melimpah ikut diduga digarap perusahaan penambang PT BUMI dan sudah dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Sumut, pasir kuarsa milik Sunani itu disebut dikirim ke PT Jui Shin Indonesia untuk digunakan sebagai bahan memproduksi keramik, selanjutnya dikomersilkan.

Perkembangan terkini, dua alat berat ekscavator milik PT Jui Shin Indonesia disebut sudah diamankan di Polda Sumut. Dari kondisi itu, semakin jelas bahwa aktivitas pertambangan tersebut di luar kordinat ditentukan.

Di lokasi pertambangan pasir kuarsa di Desa Gambus Laut, Kabupaten Batubara itu juga terlihat, bahwa perusahaan penambang dinilai kembali terang-terangan melanggar beberapa aturan hukum yang berlaku.

Pasalnya, seharusnya bekas galian tambang tersebut yang sudah lama tidak digunakan, wajib ditimbun kembali, dan diketahui regulasinya ada di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, juga  di Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Padahal, sebelum memperoleh izin penambangan RKAB, perusahaan penambang harus menyetorkan uang jaminan, yang diketahui ke Kementerian ESDM, Dirjen Minerba sebagai syarat agar wajib melakukan reklamasi pasca tambang.

Masih soal PT Jui Shin Indonesia yang memproduksi keramik juga semen. Ternyata, berdasarkan hasil investigasi dan informasi yang diperoleh wartawan, perusahaan ini juga diduga membeli tanah kaolin dari hasil pertambangan ilegal di Desa Bandar Pulau Pekan, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan (Sumut).

Menurut sumber, pemilik lahan penambangan tanah kaolin berinisial AB, mantan pegawai kantor Camat, lokasinya di Desa Bandar Pulau Pekan, dijualnya  dengan harga Rp16 ribu sampai Rp20 ribu per baket alat berat ekscavator, lain dengan sewa truk pengangkutnya, yang diantar sampai ke penumpukan di Desa Pulau Raja, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan. Lalu, dari lokasi  penumpukan di Desa Pulau Raja diangkut lagi untuk diantar ke KIM 2 Medan PT Jui Shin Indonesia dengan menggunakan truk tronton, sampai di PT Jui Shin Indonesia jasa angkut tanah kaolinnya disebut dibayar PT Jui Shin Indonesia Rp97 ribu per tonnya, di luar sewa truk trontonnya, diperkirakan ada 50-an truk tronton setiap hari masuk ke perusahaan Jui Shin.

BACA JUGA..  Sejoli Setahun Produksi Video Porno

Dari kronologi tersebut, PT Jui Shin Indonesia diduga menjadi penadah hasil tambang ilegal tanah kaolin, sebab selain pihak penambang yang tidak memiliki izin, tentunya merugikan negara maupun pemerintah daerah dari segi pajak yang seharusnya dibayar, kerusakan lingkungan hingga sarana jalan.

Aktivitas pertambangan ilegal tanah kaolin di Desa Bandar Pulau Pekan, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan ini juga dipertegas Dinas Perindag ESDM Propinsi Sumut melalui Kabid Hidrogeologi Mineral dan Batubara, August SM Sihombing, bahwa tidak ada perusahaan tambang tanah kaolin yang beroperasi di lokasi dimaksud sesuai data pada pihaknya, dan aktivitas pertambangan tidak boleh  atas nama perseorangan.

Lanjut dikonfirmasi ke kantor Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Propinsi Sumatera Utara/Inspektur Tambang, Dirjen Minerba. Melalui petugas disana yang ditemui wartawan, G. Panggabean mengatakan, akan menyampaikan persoalan yang dijelaskan wartawan soal PT Jui Shin Indonesia ke koordinator mereka maupun ke kantor pusat.

Dia juga mengatakan segera berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang lainnya, juga aparat penegak hukum.

Lanjut dicoba lakukan konfirmasi kepada Direktur Ditreskrimsus Polda Sumut,  Kombes Pol Andry Setyawan mengatakan, “Kami sampaikan pihak-pihak pemerintah yg melakukan pengawasan segera melakukan tindakan nyata.”

Lanjut Kombes Andry Setiawan, “Kapolres Batubara kami imbau juga. (Kapolres) Asahan dan Batubara harus berkolaborasi,” jawabnya.

Sekedar tambahan informasi, aktivitas PT Jui Shin Indonesia ini semakin terbongkar sejak masyarakat bernama Sunani merupakan klien dari Dr. Darmawan Yusuf SH, SE, M.Pd, MH, CTLA, Med, melaporkan dugaan pengerusakan dan pencurian pasir kuarsa oleh PT BUMI dan PT. Jui Shin Indonesia ke Polda Sumut yang ditangani Ditreskrimum.

BACA JUGA..  Polrestabes Medan Bekuk Pencuri Emas Senilai Rp 60 Juta

Laporan tersebut sedang berjalan, dimana dua unit ekscavator milik PT Jui Shin Indonesia sudah diamankan di Mapolda Sumut, dan Direktur Utama PT Jui Shin Indonesia disebut sedang dalam proses hukum panggil paksa.

Menurut Pengacara Kondang Dr. Darmawan Yusuf SH, SE, M.Pd, MH, CTLA, Med, bahwa pihak Ditreskrimsus Polda Sumut tanpa adanya Laporan masyarakat, bisa melakukan penindakan hukum, melakukan penyelidikan hingga penyidikan, itu disebut dengan istilah LI.

Dalam hal reklamasi pascatambang, dimana aturan tersebut diatur dalam Undang-undang khusus, sehingga Ditreskrimsus Polda Sumut maupun Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumut sangat tepat untuk ‘kejar bola’ menangani persoalan PT Jui Shin Indonesia ini, terlebih soal pertambangan merugikan negara sedang panas menjadi sorotan nasional.

Menurut Doktor Hukum yang lulus dari Universitas Sumatera Utara dengan predikat Cumlaude itu lagi, terindikasi akibat perbuatan PT Jui Shin Indonesia, besar kerugian negara, baik dari segi kerusakan lingkungan yang diakibatkan.

Terus melakukan tugas jurnalistik sesuai aturan yang ditentukan, sebelumnya ke PT Jui Shin Indonesia beberapa kali didatangi untuk melakukan konfirmasi, namun belum berhasil sebab selalu dihentikan di pos penjagaan perusahaan itu oleh petugas sekuriti, kepada Dirut PT Jui Shin dipanggil Chang dicoba konfirmasi melalui selulernya di nomor  +62 811-## -5##, namun hingga berita ini dimuat, belum memberikan jawaban.

Ditambahkan Ketua LSM Suara Proletar menutup pembicaraan dengan wartawan, bahwa pihaknya siap membuat laporan resmi ke instansi penegak hukum di Sumut bahkan bila perlu ke pusat,

“Informasi dari wartawan yang bekerja dilindungi Undang-Undang seharusnya mendapat apresiasi dari pada pimpinan aparat penegak hukum, sehingga informasi yang diberikan dapat pula segera dilakukan tindakan hukum, akan hal ini, kita siap dalam waktu dekat melaporkan ke instansi berwenang, supaya dapat diungkap para pelaku yang merugikan negara dan pemerintah daerah itu dari permainan dalam pertambangan,” tegas Ridwanto Simanjuntak. (*)

Editor: Ali Amrizal