PERUMAHAN WEB

Dennis Simalango Laporkan Mantan Kadis PMD Tapteng, Dugaan Korupsi 10 Miliar Proyek LPJU Dana Desa

oleh
Dennis Simalango saat melaporkan dugaan korupsi Dana Desa ke Kejari Sibolga Sibolga, Jumat (29/12/2023). (Aris Barasa/Posmetromedan.com)

Posmetromedan.com – Dennis Simalango laporkan dugaan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pembangunan LPJU tenaga surya yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2019 dan 2020 di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga, Jumat (29/12/2023).

Aktivis muda ini mengungkapkan, laporannya tersebut terkait dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, sehingga diduga terjadi mark-up.

“Ada beberapa orang yang kita laporkan. Di antaranya, oknum Plt Kadis PMD Tapteng, PPK-nya, KPA-nya, dan para kepala desa,” kata Dennis Simalango kepada wartawan.

BACA JUGA..  Putri Korban Pembakaran Rumah Wartawan di Karo Datangi Komnas HAM, KPAI dan LPSK

Menurut Dennis dugaan mark-up untuk proyek pembangunan LPJU Tenaga Surya di 155 desa di Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut diperkirakan mencapai Rp10 miliar lebih.

“Perkiraan angka tersebut menurut perhitungan kita dari poin-poin sebagaimana yang kita lampirkan pada berkas laporan ke Kejari Sibolga,” kata Dennis

Beberapa poin tersebut, di antaranya, biaya pekerjaan sipil, biaya pekerjaan instalasi, biaya transportasi, biaya tenaga ahli, pengadaan lampu led, pengadaan solar panel.

BACA JUGA..  Pengedar & Pecandu Sabu Gol

Kemudian pengadaan tiang lampu, pengadaan baterai, pengadaan kabel dan aksesoris, pengadaan panel box, serta biaya pengiriman ke lokasi.

Dennis Simalango menjelaskan, rerata anggaran untuk proyek pembangunan LPJU Tenaga Surya tersebut mencapai Rp123 juta per desa.

“Per desa itu ada yang dianggarkan 7 unit, bahkan ada juga yang 10 unit. Tetapi di lapangan, ketika kita cek, ada yang tidak sampai 7 unit,” kata Dennis Simalango.

BACA JUGA..  Peralatan dan Pelayanan Puskesmas Kuta Buluh Disoal Warga 

Dia menambahkan, yang dilaporkan pihaknya tersebut adalah dugaan mark-up anggaran. Belum tentang kuantitas atau jumlah yang sebenarnya di lapangan.

“Tetapi dari segi anggaran, kita menilai dan menduga ini sudah sangat menyalahi,” Dennis Simalango menambahkan.(*)

Reporter. Aris Barasa
Editor: Maranatha Tobing