Korupsi Dana Desa Rp 838 Juta, Kades Panaungan Tapsel Ditangkap Kejari

oleh -285 views
TIM Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan menahan Kepala Desa Panaungan, Kecamatan Sipirok, DS/ Damsir Siregar (memakai rompi warna orange tengah) kasus rasuah Rp 838 juta lebih. (amran/posmetro)

EPAPER

POSMETROMEDAN.com – Kepala Desa Panaungan, Kecamatan Sipirok Damsir Siregar, ditahan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan (Tapsel) dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Sipirok, Jumat (26/3/2021).

DS ditangkap lalu ditahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 dan 2020 di Desa Panaungan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kepala Kejaksaan Negeri Tapsel, Ardian SH MH didampingi Kasi Intelijen, Saman Dohar Munte SH MH, Kasubbag Bin, Amiruddin Harahap SH MH dan Tipidsus kepada wartawan menyebut, modus yang dilakukan Damsir Siregar selaku Kepala Desa Panaungan setelah APBDes 2019-2020 disahkan, selaku Kepala Desa mengajak bendahara desa untuk mencairkan setiap Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang cair per-tahapnya.

BACA JUGA..  Kapoldasu Minta Jurnalis Muda Poldasu Tetap Eksis, Gibson Simanjuntak: Kita Siap!

Lalu, setelah DD dan ADD tersebut telah cair, Damsir Siregar selaku Kepala Desa hanya menyerahkan kepada bendahara desa, sejumlah uang untuk pembayaran kegiatan rutin. Sedangkan sisanya dikelola sendiri oleh Damsir Siregar selaku Kepala Desa.

“Selanjutnya tersangka Damsir Siregar selaku Kepala Desa membuat laporan pertanggung-jawaban seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan tapi faktanya tidak dilaksanakan alias fiktip,” ungkap Ardian.

Diungkapkan, dari hasil penyidikan yang dilakukan Tim Pidsus, Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2019 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Tersangka DS selaku Kepala Desa sebesar Rp 210.689.526,- (Dua ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

BACA JUGA..  Abang Adik Tipu Kawan Kecil Rp 3 Miliar, Dua Terdakwa Akui Terima Transferan

Kemudian sambungnya, anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2020 yang tidak bisa dipertanggung – jawabkan oleh Tersangka DS selaku Kepala Desa sebesar Rp 628.271.300,- (Enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu tiga ratus rupiah).

“Maka jumlah Anggaran bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp 838.960.826,” ungkap Kajari seraya menyebut, tersangka DS ditahan dan dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

BACA JUGA..  POSMETROMEDAN.com, Portal Berita Resmi Koran Posmetro Medan

Disampaikan, penahanan terhadap tersangka DS dilakukan, karena tidak kooperatif pada saat pemeriksaan. Selajn itu, pada saat dipanggil sebagai saksi tersangka DS juga tidak hadir.

Sehingga, Tim penyidik menerapkan pasal 21 ayat 1 KUHAP yang berbunyi perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri. (ran)

EPAPER