Jaksa Setop Kasus 4 Nakes di Siantar Mandikan Jenazah Wanita Covid 19, Ranto Sibarani SH : Itu Bukan Penistaan Agama

oleh -565 views

EPAPER

POSMETROMEDAN.comKejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar menghentikan tuntutan terhadap kasus 4 tenaga kesehatan (nakes) tersangka kasus memandikan jenazah wanita positif Corona di Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut). Penghentian itu dikeluarkan sejak siang tadi.

“Ya benar. Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar telah menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Tadi siang mereka keluarkan,” kata Kasipenkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, dimintai konfirmasi, Rabu (24/2/2021).

Sumanggar menyebutkan penghentian itu dilakukan penuntut umum karena tidak terdapat cukup bukti.

“Dengan alasan penghentian penuntutan itu tidak terdapat cukup bukti. Itulah alasan penuntut umum menghentikan penuntutannya,” sebut Sumanggar.

Sebelumnya, empat nakes di RSUD Djasamen Saragih Pematangsiantar jadi tersangka terkait kasus memandikan jenazah wanita positif Corona. Mereka dijerat dengan UU tentang Praktik Kedokteran dan Penistaan Agama.

Polisi pun telah melimpahkan berkas kasus 4 nakes tersangka kasus memandikan jenazah wanita positif Corona itu ke jaksa. Berkas keempat tersangka sudah lengkap (P21) dan kasusnya segera disidangkan.

“Sudah P21 dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan,” Kasat Reskrim Polres Pematangsiantar AKP Edi Sukamto, Selasa (23/2).

Selanjutnya, berkas pun telah diterima oleh Kejari Pematangsiantar dari polisi. Jaksa kemudian menahan keempat tersangka itu dengan status sebagai tahanan kota. Kejaksaan menjelaskan alasan melakukan penahanan kota terhadap para tersangka.

“Alasannya, satu, adanya permohonan dari keluarga tersangka, dan dari perawat-perawat RS Djasamen Saragih. Kedua, tenaga mereka masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan yang 4 tersangka itu sehingga itulah alasan kita,” ujar Kasipenkum Kejati Sumatera Utara Sumanggar Siagian dimintai konfirmasi, Rabu (24/2).

BACA JUGA..  Kapoldasu Minta Jurnalis Muda Poldasu Tetap Eksis, Gibson Simanjuntak: Kita Siap!

“Memang mereka spesialis untuk memandikan mayat. Itulah alasan-alasan penuntut umum melakukan penahanan kota,” imbuh Sumanggar.

➡️ Ranto Sibarani SH : Sesuai UU Itu Bukan Penistaan Agama

Sebelumnya, praktisi hukum Ranto Sibarani SH, dalam opininya kepada Posmetro Medan, menyatakan, kalau kasus memandikan janazah perempuan Covid 19 di RSUD DJasemen Saragih bukanlah masuk dalam kategori penistaan agama sesuai sesuai undang undang.

Menurut Ranto Sibarani, SH, Hukum Penistaan Agama di Indonesia muncul di Pasal 156ahuruf (a) dan (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 156a huruf (a) dan (b) KUHP sebenarnya diambil dari Pasal 4 Undang-Undang PNPS Nomor 1 tahun 1965, yang mana jika dilihat dari sejarahnya, sebenarnya, pasal 156a KUHP tersebut tidaklah berasal dari Wetboek van Strafrecht(WvS).

Pasal Penistaan Agama bukan dari hukum Peninggalan Belanda, melainkan dikutip/diambil dari Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

“Kapan Pasal PENISTAAN AGAMA diselipkan ke KUHP? KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.

BACA JUGA..  17.716 Personil Polda Sumut Telah divaksin

Pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan Pasal 156a huruf (a) dan (b) KUHP, sebenarnya diselipkan pada Tahun 1965 kedalam KUHP melalui Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 yang diundangkan pada tanggal 27 Januari 1965.

Tujuannya untuk memberantas ritual agama suku atau agama tradisional, pada saat itu bahkan dibentuk Satgas untuk membubarkan

upacara/seremonial agama-agama suku/tradisional/aliran kepercayaan.” Kata Ranto Sibarani melalui pres realisnya.

Apa isi Pasal Penistaan itu, menurut Ranto Pasal 156a huruf (a) & (b) Pasal 156a: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

“Barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: Huruf a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; Huruf b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 156a huruf (a) dan huruf (b) harus dimaknai Kumulatif. Pasal 156a huruf (a) dan huruf (b) harus dipandang sebagai suatu hal yang kumulatif, tidak bisa dipisahkan, karena diambil/dikutip dari PNPS 1/1965.” Katanya kembali.

BACA JUGA..  Abang Adik Tipu Kawan Kecil Rp 3 Miliar, Dua Terdakwa Akui Terima Transferan

Menurut Ranto, memandikan Jenazah bukan kasus penistaan Agama. “Memandikan Jenazah pada pokoknya tidak bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (tidak memenuhi unsur) Pasal 156a huruf (a).

Memandikan Jenazah pada pokoknya tidak bermaksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa (tidak memenuhi unsur Pasal 156a huruf (b);” terang Ranto Sibarani.

Jadi, tenaga kesehatan memandikan Jenazah tidak Muhrim apakah menista Agama. Jawaban Ranto adalah Tidak.

“Karena mereka menjalankan tugas, dalam kondisi Pandemi. Dalam menjalankan tugas, tenaga kesehatan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 27. Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya,” beber Ranto.

Mengenai tenaga kesehatan memandikan Jenazah bermaksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa? Jawaban Ranto, Tidak.

“Karena mereka tidak sedang membicarakan Agama, mereka memandikan Jenazah.” Tutup isi realis Ranto Sibarani. (oki/bbs)

EPAPER