HUT NAGAN RAYA

Tolak Dukung Bobby & Aulia di Pilkada Medan, 4 Ketua PAC PDIP Dicopot

oleh -163 views

posmetromedan.com – Empat orang Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP di Kota Medan dicopot. Hal ini dilakukan karena empat ketua PAC itu menolak mendukung Bobby Nasution-Aulia Rachman di Pilkada Medan.

“Kami hari ini DPC PDI Perjuangan Kota Medan mengadakan rapat terkait penyerahan SK dari DPD untuk Plt Ketua PAC. Hal ini menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan beberapa oknum pengurus PAC beberapa saat yang lalu setelah keluarnya rekomendasi terkait calon wali kota dan wakil wali kota Medan,” ujar Ketua DPC PDIP Kota Medan, Hasyim, Selasa (1/9).

Hasyim mengatakan para ketua PAC sempat melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak keputusan DPP PDIP yang telah merekomendasikan Bobby-Aulia untuk maju di Pilkada Medan. Selain dicopot, empat Ketua PAC ini juga direkomendasikan untuk dipecat dari keanggotaan di PDIP. Keempat ketua PAC itu berasal dari PAC PDIP di Medan Area, Medan Perjuangan, Medan Johor dan Medan Selayang.

“Keempat tadi yang sempat melakukan aksi menolak calon wali kota dan wakil wali kota yang direkomendasikan PDI Perjuangan. Dinonaktifkan dan diteruskan juga pemecatan menjadi anggota PDIP,” kata Hasyim.

BACA JUGA..  Pamit, Akhyar Nasution Ajak ASN Netral & Dorong Masyarakat Memilih

Hasyim meminta kepada ketua PAC yang sudah dicopot tidak lagi membuat aktivitas mengatasnamakan PDIP. Jika terjadi, kata Hasyim, dia akan melaporkan ke polisi.

“Kita harapkan dengan keluarnya penonaktifan terhadap beberapa oknum ketua PAC dan juga usulan ke DPP terkait pemecatan dari keanggotaan DPP tentu apabila di kemudian hari masih ada yang mengatasnamakan partai PDIP Perjuangan tentu ini masih ilegal. Jika terjadi kita akan membuat laporan ke polisi,” jelas Hasyim.

Untuk Pilkada Kota Medan sendiri, Hasyim menyampaikan keyakinannya pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman yang diusung PDIP mampu mengalahkan pasangan Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi. Dia yakin pasangan Bobby bisa mendapatkan suara hingga 70 persen.

“Kita tetap optimis Bobby-Aulia itu punya peluang lebih besar. Kita prediksi 60 sampai 70 (persen suara di Pilkada),” tutur Hasyim.

Hasyim menilai pasangan Bobby dan Aulia akan membuat perubahan di kota Medan. Selain itu, dia juga yakin kemenangan akan diraih pasangan Bobby dan Aulia karena masih bersih dari korupsi.

“Karena masyarakat Medan ini ingin perubahan yang signifikan di kota Medan. Harapan itu ada di Bobby – Aulia yang masih bersih yang berkaitan dengan Korupsi. Tentu kita yakin Bobby ini menjaga nama baik keluarga,” paparnya.

BACA JUGA..  Ketua DPD AMPI Sumut Dukung Pemerintah Selenggarakan Pilkada 2020

⏩ Diktator

Mantan Ketua PAC Medan Selayang menyebut DPP PDIP diktator karena pencopotan ini. “Saya dipecat siap. Ini perlawanan lah kediktatoran DPD, DPP. Diktator lah ini, memaksa kehendak terus,” kata mantan Ketua PAC Medan Selayang, Muda Prana Sinuraya.

Muda Prana mangatakan dirinya ikut dicopot karena tidak mengikuti keputusan partai mendukung Bobby. Dia menjelaskan tidak mendukung karena menilai Bobby bukan kader PDIP.

“Pokoknya kita udah siap, kita dicopot itu kan karena membangkang, kita pun punya prinsip. Masalahnya nggak ikut mekanisme, kita cerita partai kader tapi yang didukung bukan kader. Saya prinsipnya gitu, katanya berkoar-koar partai kader, ada kader sendiri yang petahana nggak didukung,” tutur Muda Prana.

Muda Prana mengatakan siap dipecat meski sudah menjadi anggota PDIP sejak tahun 1987. Dia menjelaskan menolak mendukung Bobby meski pernah menjadi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya lahir batin siap, karena saya sudah mengabdi sejak 3 partai politik. Dari PDI pertama saya dulu mengabdi, ’87 saya sudah ikut, bukan anak baru. Mereka nggak belajar di Medan belum pernah Jokowi menang. Saya terus terang aja, kalau Jokowi-nya yes, kalau Bobby-nya nggak, karena ini kan dipaksakan,” jelasnya.

BACA JUGA..  Rakercam Sukses, LPM Medan Deli Siap Jemput Aspirasi Masyarakat 

Mantan Ketua PAC Medan Johor, Gumana Lubis, mempertanyakan keabsahan pengurus DPD PDIP Sumut yang mengeluarkan surat pencopotannya. Menurutnya, Djarot Saiful Hidayat tidak sah menjadi ketua DPD PDIP Sumut karena tidak terpilih melalui konferensi.

“Kalau ada dari DPD, itulah memang yang berhak mengeluarkan surat keputusan untuk pemecatan karena memang yang mengeluarkan SK PAC itu dua tingkat di atasnya, yaitu DPD,” kata Gumana.

“Tapi perlu kita pertanyakan soal DPD yang mengeluarkan pemecatan itu, apakah DPD yang definitif ini sah atau tidak. Pak Djarot itu sudah diserahkan SK dari DPP tentang dia menjadi ketua DPD yang definitif. Sebelumnya kan Plt, seharusnya sebelum didefinitifkan harusnya dilakukan dulu konferdalub atau konferda, menunggu itu dulu. baru jika dikeluarkan SK dari DPP bagi orang yang terpilih menjadi ketua DPD di dalam konferensi daerah,” imbuhnya. (ali)