Medan – Pelaksanaan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan amburadul. Pasalnya, hingga saat ini belum satupun kartu kepesertaan PBI yang baru dan telah tercetak oleh BPJS Kesehatan disalurkan kepada masyarakat. Anehnya, Dinas Kesehatan Medan tidak mengetahui mengapa sampai BPJS Kesehatan mencetak 11 ribu kartu kepesertaan baru.
“Harus ada surat pengantar dari dinkes, baru bisa ditetapkan karena itu MoU antara Dinkes dan BPJS. Kami belum keluarkan surat pengantar,” kata Kadis Kesehatan Medan, Edwin saat rapat bersama Komisi II DPRD Medan, kemarin (20/5).
Rapat sendiri dipimpin Ketua Komisi II, Bahrumsya yang dihadiri sejumlah anggota antara lain, Rajuddin Sagala, Jumadi, M Yusuf, Paulus Sinulingga.
Yanto, mewakili BPJS Kesehatan menyebut selain telah mencetak 11 ribu kartu kepesertaan PBI baru, pihaknya juga telah menerima premi atau iuran pembayaran selama dua bulan yakni Maret dan April. “Cuma memang kartunya belum bisa dibagikan karena masih menunggu surat dari Dinas Kesehatan,” katanya.
Ketua Komisi II, Bahrumsyah heran melihat Dinkes Medan yang pura-pura tidak tahu mengenai pembayaran iuran kepesertaan PBI.
“Mana mungkin pihak BPJS mencetak kartu tanpa menerima data dari Dinkes. Selain itu BPJS dari mana menerima pembayaran kalau bukan persetujuan Dinkes Medan. Amburadul pelaksanaan program ini,” tegasnya
Edwin mengungkapkan bahwa yang menjadi kendala untuk memasukkan masyarakat yang kurang mampu ke dalam program PBI BPJS Kesehatan adalah berkas tersebut harus diverifikasi lebih dahulu oleh Dinas Sosial.
“Sudah ada 11 ribu berkas yang dikirimkan ke Dinsos untuk diverifikasi,” katanya.
Pernyataan Edwin langsung dimentahkan Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos, Sumiadi. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bawa pihaknya tidak ada melakukan verifikasi apapun untuk kepesertaan PBI. “Kami tidak memiliki kewenangan, anggaran untuk memverifikasi, jadi tidak ada melakukan itu,” katanya.
Anggota Komisi II, Wong Chun Sen menilai ada yang salah di Dinkes Medan. Bahkan, politisi PDIP itu menyebut Kadis Kesehatan tidak memiliki rasa kepedulian terhadap masyarakat.
“Dulu bapak (Edwin) sewaktu Dirut Pirngadi punya kepedulian kepada masyarakat. Kenapa saat ini setelah menjadi Kadis Kesehatan rasa kepedulian itu hilang,” terangnya. (bdh)
