POSMETRO MEDAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dibawah kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan dinilai gagal memitigasi bencana banjir dengan korban jiwa belasan orang. Kegagalan mitigasi itu diperparah ditengah kondisi alat-alat pertolongan berupa perahu mesin rusak dari Tagana dan BNPN Deli Serdang.
“Ini sepanjang sejarah di Kabupaten Deliserdang korban banjir terbanyak. Deliserdang yang dipimpin seorang dokter kita nilai gagal, seharusnya paham betul mendiagnosa dan memperhitungkan dari awal untuk mitigasi bencana banjir. Banjir ini kan tidak timbul hanya satu tahun tetapi berkali-kali, apakah Bupati Asri Ludin tidak belajar dari tahun sebelumnya,” kata Pengamat Pembangunan Mhd. Isnen Harahap SE, M.Si, MM, kepada wartawan Minggu (7/12/2025).
Selain itu, lanjut Isnen Bupati Deli Serdang memang yang hobi pencitraan di media sosial (Medsos), serta suka menerima penghargaan-penghargaan terbukti ditengah banjir yang melanda Kabupaten Deli Serdang memilih berangkat ke Jakarta untuk menerima penghargaan Kabupaten Sehat dari Kementerian Kesehatan pada 28 November 2025 lalu dimana sudah ada aba aba akan adanya cuaca ekstrem ( Badai) melanda Sumatera Utara oleh BMKG. Bahkan dua hari Kabupaten Deli Serdang direndam banjir parah bupati baru pulang dari Jakarta.
Sehingga hal ini juga seharusnya menjadi catatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui Seketaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Sugiono untuk juga mencopot Asri Ludin dari keanggotaan Partai Gerindra.
“Kita mendengar dan melihat bahwa Asri Ludin dari sebelumnya kader Partai Golkar berpindah ke Partai Gerindra, sehingga kalau Bupati Aceh Selatan Mirwan MS berangkat umrah ditengah daerah terlanda banjir dicopot dari Ketua DPC Gerindra, Asri Ludin juga kita minta sama Sekjen Gerindra Mas Sugiono untuk mencopot dari kader Partai, karena saat di hari Deli Serdang diterjang banjir parah ia masih di Jakarta,” ungkapnya.
Dari pantauan, saat ini penanganan korban banjir, pendataan masih carut marut pasca banjir, penanganan masih sangat lamban. Banyak warga terdampak yang tak menerima bantuan apapun dari pemerintah meski sudah seminggu lebih tak bisa bekerja karena terdampak banjir. Korban banjir di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal juga kabarnya belum dikunjungi oleh Bupati.
Isnen pun meminta Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian maupun Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan. Dimana yang pertama apakah sudah sesuai prosedur penggunaan anggaran CSR Bank untuk Videotron mencapai Miliaran rupiah. Kemudian yang ke-dua anggaran yang sudah disahkan secara sepihak dialihkan untuk kegiatan lain.
“Jadi kalau kita memahami penganggaran itu tidak boleh semaunya saja untuk merubah. Ibarat kita disuruh ibu kita ke kios untuk membeli beras, lalu kita beli cabai, kan ini sebuah kesalahan yang besar. Itu kalau dibeli, kalau kejadian misalnya anggaran pengadaan videotron dipakai dana CSR, tapi tetap juga dalam pelaporannya menggunakan APBD, itu namanya korupsi. Untuk memastikan itu, maka kita minta Kepolisian ataupun Kejaksaan untuk memeriksa,” ungkapnya.
Sementara sebelumnya dari Data KominfoStan, banjir melanda Deliserdang sejak, Kamis 27 hingga Jumat 28 November 2025 menyebabkan 15 Kecamatan terendam dan 16 orang meninggal dunia.
Selain itu terhimpun sebanyak 56.513 jumlah Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir dengan 185.842 jumlah jiwa dan sebanyak 34.249 jumlah rumah.
Anggota DPRD Deliserdang Zul Amri ST yang juga korban banjir sempat mengkritisi Pemkab Deli Serdang sebelumnya telah membentuk Taruna Siaga Bencana (Tagana), namun fakta yang secara langsung dialaminya tidak tampak peran serta Tagana yang telah dibentuk itu.
“Sebab sebelumnya sudah ada terbentuk Tagana, tapi faktanya sarana prasarana tidak pernah dipenuhi oleh Pemerintahan Kabupaten maka dalam kesempatan ini meminta kepada Bupati untuk mengevaluasi BPBD Kabupaten Deliserdang karena sarana yang dikirimkan perahu-perahu yang mesinnya rusak, sehingga terjadinya banyak korban jiwa meninggal dunia kondisi ini kita akan sampaikan ke RDP (Rapat Dengar Pendapat) dan Paripurna,” pungkasnya.( Wan)
EDITOR : Putra
