POSMETRO MEDAN – Gibran Rakabuming Raka tetap berhak memperoleh sejumlah fasilitas dan hak pensiun dari negara, pasca mengundurkan diri dari wakil presiden.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, berhak memperoleh pensiun,” tulis Pasal 6 Ayat (1) aturan tersebut.
Adapun besaran uang pensiun yang diterima, ditetapkan sebesar gaji pokok terakhir ketika masih menjabat sebagai Wakil Presiden.
“Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% dari gaji pokok terakhir,” sambung Pasal 6 Ayat (2).
Sementara itu, UU yang sama mengatur bahwa gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara, di luar Presiden dan Wakil Presiden.
Berdasarkan Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, pejabat negara yang memperoleh gaji pokok tertinggi di antaranya Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan Mahkamah Agung (MA).
Dengan ketentuan tersebut, Gibran berpotensi menerima uang pensiun sebesar Rp 20.160.000 setiap bulan. Angka itu dihitung dari empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara, yakni 4 x Rp 5.040.000.
Ketentuan mengenai penghentian pembayaran pensiun juga tercantum dalam Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978.
Pembayaran hanya dihentikan, apabila mantan Wakil Presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi Presiden maupun Wakil Presiden.
Dengan demikian, hak pensiun tersebut dapat diterima Gibran seumur hidup selama tidak kembali menduduki jabatan Presiden atau Wakil Presiden.
“Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan: pada akhir bulan keenam setelah bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia;” tulis Pasal 10 Ayat (2) Huruf (a).
“Apabila bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, kepadanya diberikan pensiun serta tunjangantunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yang lebih menguntungkan,” sambung Pasal 10 Ayat (3).(bbs)
