POSMETROMEDAN.com- Komisi IV DPRD Langkat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bahas dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah Lapas yang mengalir ke saluran air di kawasan Simpang Ladang, Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kamis (12/11/2026).
RDP dilakukan bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Langkat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Camat Hinai dan Kepala Desa Cempa sebagai tindak lanjut atas aduan Aliansi Merah Putih Penjaga Langkat.
Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, Robinson Perangin Angin menjelaskan pihaknya telah melakukan upaya pemeliharaan, perawatan dan pembersihan secara berkala terhadap lingkungan sekitar, termasuk saluran air didalam maupun diluar area Lapas.
Ia juga menyampaikan bangunan Lapas telah berdiri sejak lama sehingga kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya.
Anggota Komisi IV DPRD Langkat, Jul ’Aidi Syam menyayangkan persoalan pengelolaan limbah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius sejak tahap pembangunan fasilitas tersebut.
Menurutnya, pengelolaan limbah semestinya didukung sarana pengolahan yang memadai, seperti kolam pengolahan limbah, sebelum air limbah dialirkan ke badan air.
Ia meminta pihak Lapas segera mengambil langkah konkret untuk menangani persoalan tersebut agar tidak berdampak lebih luas terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Dari Dinas Lingkungan Hidup Langkat menjelaskan bahwa air limbah harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Pembuangan hanya dapat dilakukan apabila hasil pengujian menunjukkan kualitas air limbah telah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.
Sementara juru bicara Aliansi Merah Putih Penjaga Langkat, Tigor Al Faridz Lubis meminta agar dilakukan audit terhadap sistem perpipaan serta pemeriksaan lingkungan untuk mengetahui sumber dan penyebab persoalan limbah tersebut.
Ia mendorong dilakukannya kajian lingkungan guna memastikan penanganan masalah berjalan secara menyeluruh.
Kepala Desa Cempa, M Saed mengusulkan agar pihak Lapas membuat kolam penampungan sementara di belakang bangunan Lapas sebagai salah satu langkah penanganan limbah.
Namun, berdasarkan penjelasan perwakilan DLH dalam rapat tersebut, usulan penampungan limbah menghadapi kendala karena Langkat belum memiliki fasilitas penampungan limbah yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan tersebut.
Memimpin jalannya RDP, anggota Komisi IV DPRD Langkat, Rahmanuddin Rangkuti menyimpulkan, pihak Lapas perlu menindaklanjuti berbagai masukan dan saran yang disampaikan dalam rapat.
Ia meminta agar koordinasi dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI untuk mencari solusi atas persoalan limbah tersebut.
“Dari RDP tadi, kita sudah sama-sama mendengarkan respons dari Kepala Lapas terkait upaya mengatasi persoalan ini. Selanjutnya, masukan dan saran yang telah disampaikan diharapkan dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, RDP ini kita akhiri,” ujar Rahmanuddin.(*)
Reporter: M Alzi
Editor: Sahala
