POSMETRO MEDAN – Bisnis pakaian bekas impor ilegal atau yang dikenal dengan sebutan balpres diduga masih marak beroperasi di Kota Medan, Sumatera Utara. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah kawasan Perumnas Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, Jumat (13/11/2026), sejumlah rumah di kawasan Perumnas Simalingkar diduga dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan pakaian bekas impor dalam bentuk balpres sebelum diedarkan ke pasaran.
Saat ditelusuri awak media, beberapa bangunan rumah di kawasan tersebut terpantau menyimpan sejumlah karung yang diduga berisi pakaian bekas impor. Bahkan, karung-karung tersebut terlihat berada di dalam ruangan rumah yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan.
Temuan tersebut memunculkan dugaan bahwa lokasi itu bukan sekadar tempat penyimpanan biasa, melainkan menjadi bagian dari aktivitas distribusi balpres yang dipasarkan di sejumlah wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, balpres tersebut diduga didatangkan dari luar Kota Medan menggunakan kendaraan mobil boks.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui secara pasti dari pelabuhan mana pakaian bekas tersebut masuk ke wilayah Sumatera Utara maupun siapa pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas distribusinya.
Selain itu, muncul dugaan adanya ketidaksesuaian dokumen atau manifest pengangkutan barang. Kendati demikian, informasi mengenai dugaan penggunaan dokumen palsu tersebut masih memerlukan penyelidikan dan pembuktian dari pihak berwenang.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan larangan impor pakaian bekas untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan industri tekstil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.
Ketentuan terbaru mengenai barang yang dilarang untuk diimpor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juga mengatur ketentuan pidana terhadap tindak penyelundupan barang impor.
Dalam Pasal 102, pelaku penyelundupan di bidang impor dapat dikenakan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp5 miliar.
Adapun Pasal 102B mengatur ancaman pidana yang lebih berat apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara.
Karena itu, dugaan aktivitas penyimpanan dan peredaran balpres ilegal di Kota Medan perlu mendapat perhatian serius dari instansi terkait, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta aparat kepolisian.
Menyikapi dugaan maraknya aktivitas penyimpanan dan peredaran balpres ilegal tersebut, Ketua Forum Wartawan Tuntungan (FORWATUN), Tison Sembiring meminta Kapolrestabes Medan dan Kapolda Sumatera Utara agar segera memberikan perhatian dan mengambil langkah tegas.
Ia menilai, dugaan aktivitas pergudangan balpres di kawasan Perumnas Simalingkar tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut.
“Kami meminta Kapolrestabes Medan maupun Kapolda Sumatera Utara agar segera turun tangan menindaklanjuti informasi dugaan adanya gudang penyimpanan balpres di kawasan Perumnas Simalingkar. Jika memang terbukti barang tersebut merupakan hasil impor ilegal, kami meminta agar ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Tison Sembiring.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri asal-usul barang, jalur distribusi, pihak pemasok, hingga pemilik tempat yang diduga dijadikan gudang penyimpanan.
Ia juga meminta agar pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap lokasi penyimpanan, tetapi turut menyasar jaringan pemasok dan distribusi balpres yang diduga beroperasi di wilayah Kota Medan.
“Jangan hanya berhenti pada pemeriksaan gudang. Kalau memang ada jaringan yang memasukkan dan mengedarkan pakaian bekas impor secara ilegal, harus ditelusuri sampai ke sumbernya. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih,” ujarnya.
Telusuri Jalur Masuk Balpres
Selain kepolisian, FORWATUN juga meminta Bea dan Cukai melakukan penelusuran terhadap kemungkinan masuknya pakaian bekas impor ilegal ke wilayah Sumatera Utara.
Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan apakah barang-barang tersebut masuk melalui jalur resmi atau justru melalui jalur yang tidak sesuai dengan ketentuan kepabeanan.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, aparat diminta melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk memeriksa dokumen pengangkutan, manifest barang, serta pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusinya.
FORWATUN berharap pemerintah dan aparat penegak hukum tidak membiarkan praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal berkembang karena berpotensi merugikan negara, mengganggu iklim usaha, serta merugikan pelaku UMKM dan industri pakaian dalam negeri.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun Bea Cukai terkait dugaan rumah yang dijadikan tempat penyimpanan balpres di kawasan Perumnas Simalingkar tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak yang disebut maupun berkaitan dengan dugaan aktivitas tersebut, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (*)
Editor: Ali Amrizal
