POSMETRO MEDAN – Komitmen Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba dalam mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang bersih, transparan, dan akuntabel terus diperkuat. Melalui Seksi Intelijen, Kejari Toba menggelar kegiatan Penerangan Hukum bagi para Kepala Sekolah dan Bendahara SMA/SMK se-Kabupaten Toba, Kamis (12/11/2026), di Aula SMK Negeri 1 Balige.
Kegiatan tersebut merupakan implementasi program “Jaksa Sahabat Pendidik” yang digagas Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H. Program ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum para penyelenggara pendidikan, khususnya terkait pengelolaan anggaran pendidikan agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan pemahaman mengenai tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penggunaan anggaran sesuai peruntukan, pencegahan tindak pidana korupsi, hingga keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pendidikan.
Materi yang disampaikan juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan sekolah.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan anggaran yang dapat berimplikasi hukum. Dengan pemahaman yang memadai, para Kepala Sekolah dan Bendahara diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, cermat, dan bertanggung jawab.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Toba, Tommy Eko Pradityo, S.H., menegaskan bahwa program Jaksa Sahabat Pendidik tidak sekadar menjadi sarana penyampaian informasi hukum, tetapi juga merupakan bentuk pendampingan edukatif untuk membangun budaya sadar hukum di lingkungan pendidikan.
Menurutnya, pengelolaan Dana BOS harus dilakukan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Para penyelenggara pendidikan juga diimbau untuk tidak ragu memahami dan mengonsultasikan persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
“Melalui kegiatan penerangan hukum ini, kami berharap para Kepala Sekolah dan Bendahara dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, profesionalitas, serta kehati-hatian. Perlu dipahami bahwa penggunaan anggaran pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun secara hukum,” ujar Tommy Eko Pradityo.
Ia menambahkan, kehadiran Kejaksaan tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum melalui penindakan, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi dan penerangan hukum.
“Kehadiran Kejaksaan bukan hanya dalam hal penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi dan penerangan hukum agar para penyelenggara pendidikan dapat bekerja dengan tenang, benar, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.
Lebih jauh, kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan pemangku kepentingan pendidikan untuk senantiasa mengedepankan prinsip integritas, transparansi, profesionalitas, dan kehati-hatian dalam mengelola keuangan sekolah.
Pengelolaan anggaran pendidikan yang baik bukan hanya menyangkut tertib administrasi, melainkan juga menjadi bagian penting dalam memastikan dana pendidikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.
Melalui program Jaksa Sahabat Pendidik, Kejaksaan Negeri Toba menegaskan komitmennya untuk terus mengambil peran dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya di sektor pendidikan.
Sinergi antara aparat penegak hukum dan insan pendidikan diharapkan semakin kuat, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang bersih, berintegritas, serta mampu mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
REPORTER: Dhani Manurung
EDITOR: Putra
