POSMETRO MEDAN – Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Tebingtinggi, Hasbie Ashshiddiqi, dituntut hukuman tujuh tahun enam bulan penjara dalam kasus korupsi anggaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan operasional pengangkut sampah.
Dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 863 juta tersebut, Hasbie dituntut bersama dua terdakwa lainnya, yakni mantan Bendahara Pengeluaran Meifiansyah dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Zul Hadin.
Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tebingtinggi, Theo Pasaribu, dalam sidang di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan, Senin (9/11/2026). Jaksa menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
“Menuntut terdakwa Hasbie Ashshiddiqi dengan pidana selama tujuh tahun dan enam bulan penjara, Meifiansyah tujuh tahun penjara dan terhadap Zul Hadin enam tahun dan enam bulan penjara,” kata Theo saat membacakan tuntutan.
Dituntut uang pengganti Rp 863 juta
Selain hukuman penjara, ketiga terdakwa dituntut membayar denda masing-masing Rp 250 juta, apabila denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta atau pendapatan para terdakwa dapat disita dan dilelang untuk melunasinya. Jika tidak memiliki harta yang mencukupi atau penyitaan tidak memungkinkan, denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 hari.
Jaksa juga menuntut ketiganya membayar uang pengganti kerugian negara dengan jumlah berbeda. Hasbie dituntut membayar Rp 563 juta, Meifiansyah Rp 200 juta, dan Zul Hadin Rp 100 juta. Apabila tidak dibayar, masing-masing terdakwa terancam pidana penjara pengganti selama empat tahun untuk Hasbie, tiga tahun enam bulan untuk Meifiansyah, dan tiga tahun tiga bulan untuk Zul Hadin. Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut perbuatan para terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
“Terdakwa Hasbie dan Zul Hadin berbelit-belit selama persidangan dan tidak berterus terang. Meifiansyah sudah menikmati hasil kejahatan yang dilakukannya,” ujar Theo saat menyampaikan hal yang memberatkan.
Sementara itu, hal yang meringankan adalah para terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan. Khusus Meifiansyah, jaksa juga mempertimbangkan sikapnya yang berterus terang di persidangan. Jaksa meyakini ketiga terdakwa melanggar Pasal 603 KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Usai mendengar tuntutan, hakim ketua Deny Syahputra memberikan waktu kepada para terdakwa dan kuasa hukumnya untuk menyiapkan nota pembelaan pada Sidang lanjutan yang dijadwalkan pada Senin (16/11/2026).
Modus manipulasi bukti pembelian BBM
Dalam perkara ini, dugaan korupsi bermula dari anggaran belanja pemeliharaan kendaraan operasional persampahan pada Dinas LH Tebing Tinggi tahun anggaran 2024. Anggaran tersebut tercatat sebesar Rp 1,124 miliar dalam dokumen belanja, sementara Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) mencantumkan nilai Rp 1,421 miliar.
Dalam pelaksanaannya, Zul membuat dan menandatangani nota dinas laporan rencana kebutuhan BBM kendaraan operasional persampahan, termasuk truk pengangkut sampah dan mobil pikap. Nota tersebut memuat nomor polisi, jenis kendaraan, serta rencana kebutuhan BBM di dua SPBU, yakni SPBU Simpang Beo dan Kampung Keling. Sepanjang 2024, Zul disebut membuat dan menandatangani 97 nota dinas belanja BBM jenis Biosolar sebanyak 119.763 liter dan Pertalite sebanyak 25.490 liter.
Atas kesepakatan ketiga terdakwa, Hasbie kemudian memerintahkan Dian Abadi Siregar selaku pengawas BBM untuk mengawasi pengisian bahan bakar kendaraan operasional. Setiap sore, Meifiansyah memberikan uang belanja BBM kepada Dian untuk dibelanjakan di SPBU. Setelah transaksi, Dian menyerahkan bukti pembelian asli kepada Meifiansyah.
Namun, dalam dakwaan disebutkan, Meifiansyah kemudian membuat struk pembelian yang tidak sebenarnya menggunakan printer thermal sebagai bukti pendukung pencairan anggaran. Pembuatan struk tersebut diketahui Hasbie, dokumen tersebut kemudian digunakan dalam proses pengajuan dan pencairan anggaran belanja BBM.
BPKP hitung kerugian negara Rp 863 juta
Dalam proses pencairan, Meifiansyah membuat dan menandatangani 19 surat permintaan pembayaran (SPP) terkait belanja BBM yang disetujui Hasbie dengan nilai total Rp 1.021.437.200. Setelah dana dicairkan, ketiga terdakwa disebut menikmati selisih uang pencairan yang timbul akibat penggunaan struk atau faktur pembelian BBM yang tidak sebenarnya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara menemukan sejumlah faktur belanja BBM yang digunakan sebagai pertanggungjawaban ternyata tidak dikeluarkan oleh SPBU. Bentuk dan format faktur yang dipertanggungjawabkan juga berbeda dengan faktur resmi SPBU. Selain itu, nama operator yang tercantum dalam faktur bukan merupakan pegawai SPBU terkait.
Berdasarkan data transaksi dari PT Pertamina Patra Niaga, total pembelian BBM untuk kendaraan operasional persampahan Dinas LH Tebingtinggi selama 2024 tercatat sebesar Rp 250.712.576. Sementara itu, berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Sumatera Utara, perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 863.016.444. (Martin.s)
EDITOR : Putra
